Di mana Saja Titik Harta Karun Bawah Laut RI?

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPRL KKP) memastikan dari 640 titik kapal karam di perairan Indonesia, sekitar 463 telah teridentifikasi menyimpan harta karun atau Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Ada beberapa titik yang diperkirakan menimbun harta karun dengan potensi besar. 

 

 

"Setelah dihitung, ada 463 titik yang teridentifikasi ada harta karun atau BMKT di bawah laut," ucap Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti saat ditemui dalam Diskusi Refleksi 2016 dan Outlook 2017 di kantornya, Jakarta, Selasa (10/1/2017). 

 

Brahmantya menyebut beberapa titik harta karun di wilayah perairan Indonesia. KKP pun kerap mendapat laporan dari masyarakat akan keberadaan harta karun bawah laut itu. 

 

"Titiknya di Pulau Selayar (Sulawesi Selatan), Kelarik (Kepulauan Riau), Cirebon, Pulau Anambas (Kepulauan Riau). Kita lihat nanti, karena banyak laporan masyarakat yang tiba-tiba hasil tangkapannya bawa piring, gelas, dan lainnya," jelasnya. 

 

Saat ditanyakan mengenai nilai atau potensi dari harta karun bawah laut di ratusan titik tersebut, Brahmantya mengaku belum menghitungnya. 

 

"Kekayaan dalam laut belum bisa kita hitung pastinya. Yang kita coba mengelola, KKP atau negara bisa mengangkat BMKT, tapi anggarannya harus dicek dulu untuk pengangkatan dan kita belum ada anggaran khususnya," dia menerangkan. 

 

Brahmantya lebih lanjut mengatakan, kebijakan moratorium izin pengangkatan BMKT masih sehingga pemerintah melalui KKP akan meningkatkan pengawasan supaya harta karun tersebut tidak dijarah oleh orang-orang tak bertanggungjawab. 

 

"Kalau ada pencurian kita telusuri dan tindak tegas. Tapi sementara ini belum ada laporan. Untuk pengangkatan BMKT pun, sudah tertutup bagi asing," tegas Brahmantya. 

 

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Sjarief Widjaja mengungkapkan, PSDKP KKP akan memetakan, mengidentifikasi secara elektronik titik-titik yang menyimpan harta karun bawah laut tersebut. Digunakan teknologi canggih untuk menangkap sinyal adanya gerakan mencurigakan para pencuri.

 

"Kita coba deteksi titik-titik harta karun itu supaya tidak dijarah lagi. Karena beberapa daerah, seperti Kepulauan Natuna, Pulau Anambas, Pantai Timur Sumatera, dan Pantai Utara Jawa banyak titik BMKT," kata Sjarief.

 

Sementara itu, Kasubdit Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan KKP Halid Yusuf mengatakan, BMKT yang sudah diangkat sekitar lebih dari 300 ribu jenis atau item harta karun dan disimpan di Warehouse BMKT Cileungsi mencapai nilai miliaran rupiah.

 

"Tapi itu kan perhitungan nilai BMKT di 2011, sekarang kan sejak saat itu tidak dihitung lagi. Jadi kita tunggu Peraturan Menteri Keuangan terkait perhitungan estimasi berapa nilai BMKT yang sudah diangkat tersebut," terangnya.

 

Halid mengatakan, pemerintah melalui KKP rencananya bakal mengangkat harta karun atau BMKT di Natuna pada tahun ini.

 

"Kita masih menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) izin lokasi, izin pengangkatan, dan izin pengelolaan disahkan pemerintah awal tahun ini. Karena RPP itu menjadi acuan kegiatan pengangkatan," ia menerangkan.

 

Sementara Selayar dan Bangka Belitung, ucap Halid menjadi prioritas pengawasan PSDKP tahun ini dari ancaman penjarahan. KKP menggandeng aparat terkait, TNI AL, Polisi Air, dan Bakamla dalam pelaksanaan program tersebut.

 

"Memang pengangkatan BMKT hanya di lokasi yang potensi rawan dijarahnya tinggi, seperti Natuna, Selayar, dan Bangka Belitung. Kalau yang kerawanannya rendah dan kedalamannya tinggi, kita jadikan situs bawah air," jelas Halid.

 

Lebih jauh dikatakan, estimasi anggaran pengangkatan harta karun oleh pemerintah diperkirakan Rp 4 miliar di satu lokasi pengangkatan. Anggaran tersebut lebih rendah dibanding perhitungan swasta untuk pengangkatan harta karun bawah laut yang mencapai US$ 4,5 juta-6,5 juta.

 

"Kalau pemerintah yang ngangkat kan bisa lebih efisien sesuai kesanggupan anggaran. Kalau perhitungan swasta US$ 4,5 juta-6,5 juta kan lebih mahal untuk sewa kapal, bayar arkeolog yang menyelam, biaya angkut dari laut ke darat," Halid menuturkan.