Pemerintah Harus Lakukan Ini agar Semen Satu Harga Bisa Terwujud

Liputan6.com, Jakarta ‎Setelah merealisasikan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar hal yang sama diterapkan pada semen. Namun hal ini dinilai masih sulit untuk direalisasikan dalam waktu dekat.

Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartarti, mengatakan, penentuan harga sebuah barang memiliki formulanya masing-masing dari tingkat produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan kondisi logistik dan infrastruktur seperti saat ini, mau tidak mau harus ada subsidi silang agar harga semen di wilayah barat dan timur Indonesia bisa sama.

"Yang namanya dunia usaha itu penentuan harga dengan berbagai formula, bisa dibikin formulasi satu harga, tapi kan harus ada subsidi silang," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (16/1/2017).

Menurut Enny, adanya subsidi ini terlebih jika harus dialokasikan dari pemerintah maka akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini juga berpotensi berdampak pada pengurangan porsi anggaran pada pos lainya. "Kalau subsidi juga kan akan menggerus alokasi belanja yang lain," dia melanjutkan.

Agar subsidi ini tidak menggerus alokasi belanja pemerintah, harus dilakukan pemerataan infrastruktur supaya disparitas harga bisa diminimalkan.‎ Dengan demikian, biaya logistik antar wilayah juga bisa ditekan.

"Supaya subsidi silang tidak terlalu besar maka harus ada pemerataan akses atau efisiensi biaya logistik. Kalau pemerintah bisa mengefisienkan biaya logistik terjadinya satu harga sangat mungkin. Kalau pemerintah tidak mampu mewujudkan sistem logistik dan pemerataan infrastruktur ya tidak mungkin. Kalau pun itu harus dilaksanakan oleh BUMN yang harus dilakukan melalui subsidi silang‎," tandas dia.

Sebelumnya pada acara HUT ke-44 PDIP di JCC, Jakarta, pada Selasa 10 Januari 2017 lalu, Presiden Joko Widodo ingin harga semen di Papua setara dengan harga di Jawa. "Berkaitan dengan ketimpangan harga, saya sampaikan semen. Misalnya di Jawa harganya Rp 70 ribu, di Papua terutama di Puncak, di pegunungan di Wamena di Lanijaya, harganya bisa sampai Rp 800 ribu sampai Rp 2,5 juta," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang sudah berhasil menyamaratakan harga BBM di Papua dengan di Jawa. Awalnya, harga BBM di Papua bisa berkisar antara Rp 40 ribu hingga Rp 100 ribu per liter. Tentu berbeda jauh dengan harga BBM di Jawa, yakni Rp 6.450.

"Ini bukan masalah harga, ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita masih punya PR masalah yang saya sampaikan di depan masalah semen. Kita akan terus berusaha harga nantinya juga sama dengan harga semen di Jawa," ujar Jokowi.

Beberapa upaya sedang dilakukan pemerintah untuk menyamaratakan harga semen. Salah satunya dengan memaksimalkan peran tol laut. Jokowi menjelaskan, tol laut pada 2016 memang lalu lintasnya belum ramai. Namun pada 2017 ini penambahan rute akan membuat lalu lintas jauh lebih ramai.

"Dengan tambahan trayek rute seperti yang ada di gambar, saya yakin harga-harga yang telah dilalui akan menurunkan harga-harga di seluruh Tanah Air. Tidak hanya di Papua, tapi juga bisa masuk NTT, bisa masuk ke Maluku dan Maluku Utara dan daerah-daerah lain," pungkas Jokowi. (Dny/Gdn)