Negara Anggota RCEP Perkuat Kerja Sama Bidang UKM

Negara-negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP‎) akan memperkuat kerja sama pengembangan UKM.

oleh Septian Deny diperbarui 09 Apr 2017, 14:15 WIB
Diterbitkan 09 Apr 2017, 14:15 WIB
20161002 Tingkatkan Ekonomi Daerah dengan Berdayakan Pelatihan Wirausaha
Pelaku UKM sedang mendemonstrasikan praktik kerajinan tangan di Expo PPK Sampoerna di Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (2/10). (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Negara-negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP‎) akan mendorong peningkatan kerja sama pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Pengembangan sektor usaha ini melalui pemanfaatan era digital yang semakin maju.

‎Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) Hiroshige Seko di Osaka, Jepang. ‎

Menurut Enggar, negara-negara anggota RCEP harus menyelesaikan perundingan dengan mencari titik keseimbangan antara ambisi dan sensitivitas negara-negara dalam perundingan RCEP ini.

“Kami sepakat bahwa RCEP bukan hanya tentang akses pasar, tapi juga tentang peraturan yang harus bersifat fasilitatif bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar dapat berkembang lebih baik di era digital dengan memasuki mata rantai suplai regional dan global,” ujar di dalam keterangn tertulis di Jakarta, Minggu (9/4/2017).

Pertemuan bilateral ini juga menyoroti perubahan dalam arah perdagangan dunia yang ditandai oleh kebijakan baru Amerika Serikat serta perkembangan yang terjadi di Uni Eropa dalam hubungannya dengan Inggris.

Jepang berharap Indonesia dapat memperkuat kepemimpinannya di ASEAN dalam menghadapi fenomena global tersebut, antara lain melalui percepatan perundingan RCEP yang digagas Indonesia pada tahun 2011. Jepang secara khusus menekankan pentingnya prinsip inclusiveness dan innovation-oriented dalam RCEP yang ditunjang oleh kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas.

Enggar menyatakan, kapasitas ekonomi, kerangka hukum, serta sumber daya manusia di antara negara anggota RCEP sangat beragam. Sehingga tidak semua harapan untuk mencapai sebuah perjanjian yang ambisius akan mudah dicapai, terutama pada tahapan awal implementasi.  Untuk itu, perlu disepakati rules yang visioner pada tahap awal.

"Kita dapat memulainya dengan menyepakati hal-hal yang doable untuk saat ini, dan secara paralel merumuskan semacam built-in agenda agar rules dalam RCEP dapat selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kita yakin pendekatan seperti itu akan membantu para perunding RCEP untuk menyelesaikan negosiasinya akhir tahun ini,” kata dia.

Menteri METI Hiroshige Seko‎ menanggapi positif usulan Indonesia tersebut. Dia juga memberikan penghargaan kepada Indonesia yang memimpin perundingan RCEP ini melalui isu-isu yang cukup sulit.

Dalam kesempatan pertemuan bilateral tersebut, Indonesia juga menegaskan permintaan kepada Jepang untuk mulai melakukan tinjauan lengkap terhadap Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA yang mulai efektif sejak tahun 2008, terutama karena Indonesia mempunyai kepentingan untuk meningkatkan akses pasar produk pertanian, kehutanan dan perikanan.

Kerja sama RCEP melibatkan 10 negara anggota ASEAN, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja serta mitra dagang ASEAN, seperti China, Jepang, Korea, India, Australia, dan Selandia Baru.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya