Jonan: Pemerintah Selalu Berusaha Agar Harga Listrik Terjangkau

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2017-2026 pada acara Coffee Morning di Gedung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (10/4) lalu.

RUPTL ini sebagai pedoman PT. PLN dalam pelaksanaan kewajiban penyediaan listrik dengan mutu dan kualitas yang baik di wilayah usahanya. RUPTL PT PLN (Persero) tahun 2017-2026 ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM (Kepmen ESDM) Nomor 1415 K/20/MEM/2017 tanggal 29 Maret 2017. RUPTL ini mengalami perubahan dari RUPTL 2016-2025 yang saat ini tidak berlaku lagi.

Perubahan ini dilatar belakangi oleh penurunan asumsi pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan berkorelasi pada kebutuhan tenaga listrik, penyesuaian jadwal operasi infrastruktur listrik, penyesuaian jenis pembangkit listrik dengan sumber energi primer setempat, kebutuhan percepatan elektrifikasi 2.510 desa belum berlistrik di Maluku dan Papua, dan juga dalam rangka mendorong pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Rida Mulyana dalam laporannya menjelaskan bahwa dalam RUPTL 2017-2026, target pembangunan jumlah pembangkit listrik dalam RUPTL 2017-2026 adalah sebesar 125 GW di tahun 2025. Pada tahun 2019 diharapkan ada tambahan pembangkit sebesar 79 GW. Tidak hanya pembangkit, RUPTL terbaru juga menetapkan target pembangunan transmisi dan gardu induk. Sedangkan untuk target bauran EBT naik dari sebelumnya 19,6% menjadi 22,5% pada tahun 2025.

"Dalam RUPTL 2017-2026 ini, kita sudah merevisi target penggunaan EBT untuk kelistrikan. Jika digabung, dari air, panas bumi dan EBT lainnya diharapkan bisa mencapai bauran energi 22,5% pada 2025. Ini sejalan dengan target di Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Hal ini merupakan komitmen yang besar. Untuk batubara di 2025 ditargetkan sekitar 50% dari total energi primer, gas sekitar 26% dan BBM kurang dari 0,4%", ungkap Rida.

Menteri Jonan menegaskan bahwa RUPTL ini sebaiknya tidak tiap tahun berubah, kecuali ada perubahan faktor eksternal bukan faktor internal.

"Dalam pemahaman saya RUPTL disesuaikan tiap tahun mustinya perubahannya dikarenakan oleh faktor eksternal bukan faktor internal karena urusan kelistrikan urusan yang dibikin dengan sungguh-sungguh, dan dampaknya akan sangat panjang. Kalau ada perubahan eksternal dikarenakan pertumbuhan ekonomi, perubahan moneter yang luar biasa, yang akan mempengaruhi secara signifikan," ungkap Menteri Jonan.

Menteri Jonan juga memberikan catatan penting kepada stakeholder ketenagalistrikan. Pertama, untuk penguatan akses kelistrikan di Indonesia, cadangan energi primer yang terdapat di sebuah wilayah harus menjadi energi dasar pembangkit listrik tersebut. Hal ini jauh lebih murah dibandingkan jika harus mengirimkan sumber energi dari luar wilayah tersebut.

"Istilah PLN-nya least cost, sehingga tarif listrik bisa kompetitif. Saya cenderung pulau yang memiliki batubara pembangunan IPP-nya harus membangun pembangkit mine mouth (mulut tambang). Karena teorinya mengirim listrik jauh lebih murah dari mengirim batubara atau gas. Begitu juga dengan gas, kalau di pulau itu banyak gas alam saya cenderung buat wellhead. Kalau jaringan atau transmisinya tidak ada ya dibuatkan, karena itu lebih murah," jelas Menteri Jonan.

Pemerintah, lanjut Menteri Jonan, mendorong pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan yang mengedepankan prinsip efisiensi, sehingga harganya terjangkau oleh masyarakat.

"Pemerintah selalu ingin berusaha harga listrik itu bukan murah, namun harga listrik itu terjangkau," tegas Menteri Jonan.

Menteri Jonan juga menyampaikan bahwa investasi sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan dengan tetap menjaga agar rakyat tetap mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dengan tarif listrik yang terjangkau.

"Tarif listrik yang ada merupakan batas atas, pemerintah tidak ingin pengusaha loss, tetapi diharapkan agar adanya fairness," ungkap Jonan.

Acara Coffee morning ini mengundang 294 instansi yang terdiri dari 25 instansi Pemerintah Pusat, 34 instansi Pemerintah Daerah Provinsi, 15 Asosiasi Bidang Ketenagalistrikan, serta 220 BUMN maupun swasta yang bergerak di bidang usaha penyediaan tenaga listrik.

Powered By:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)