Mengintip Kinerja Sektor Perikanan di Era Jokowi

Ribuan kapal ikan asing ilegal telah menguras kekayaan laut Indonesia selama puluhan tahun.

oleh Agustina Melani diperbarui 09 Jul 2017, 18:24 WIB
Diterbitkan 09 Jul 2017, 18:24 WIB
2016324-Pelelangan-Ikan-Muara-Angke-Jakarta-FF
Ikan yang telah dibekukan dilelang di pelelangan ikan Muara Angke, Jakarta, Kamis (24/3). KKP Targetkan Pemanfaatan Hasil Laut Capai Rp1.000 Triliun. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan pemerintah yang tegas untuk memberantas kejahatan di sektor perikanan dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia telah membuahkan hasil. Ini ditunjukkan dari stok ikan dan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap yang meningkat.

Ekonom Faisal Basri dalam tulisannya berjudul kinerja perikanan di era Presiden Jokowi mengungkapkan, mengenai hasil kebijakan pemerintah Indonesia di sektor perikanan berdampak positif untuk nelayan dan ekspor impor Indonesia.

Menurut Faisal, selama belasan tahun saldo perdagangan (ekspor minus impor) ikan Indonesia lebih rendah dari Thailand dan Vietnam. Gencarnya tindakan penenggelaman kapal asing ilegal-yang tampaknya cukup efektif menimbulkan efek jera memberikan hasil nyata.

"Pada 2015, surplus perdagangan ikan Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN," jelas dia, seperti dikutip dari tulisan berjudul kinerja perikanan di era presiden Jokowi, Minggu (9/7/2017).

Ribuan kapal ikan asing ilegal telah menguras kekayaan laut Indonesia selama puluhan tahun. Armada kapal asing itu bahu membahu dengan mafia kelas kakap di dalam negeri yang juga melakukan praktik kotor mengeruk ikan di perairan Indonesia.

"Tak hanya mencuri ikan, mereka juga melakukan berbagai macam tindakan melawan hukum, seperti praktik perbudakan, dan atau human trafficking, penyelundupan ke dalam negeri dan luar negeri, pemalsuan berbagai dokumen kapal, pelanggaran hukum laut, memasukkan narkoba dan minuman keras serta menikmati solar bersubsidi dan menjualnya ke luar negeri," jelas dia.

Ia memperkirakan, kerugian akibat praktik ilegal, unreported an unregulated fishing (IUU Fishing) mencapai ratusan triliun rupiah. "Sejak awal Presiden sangat lantang hendak menumpas perampok kekayaan laut kita," kata dia.

Faisal mengatakan, Indonesia sebagai negara maritim, ironis kalau peranan sektor perikanan di Indonesia sangat kecil. Namun dengan komitmen tinggi menjaga kedaulatan tumpah darah Indonesia, penegakan hukum tanpa pandang bulu, peranan sektor perikanan lambat laun pasti terus meningkat.

Peningkatan sumbangan subsektor perikanan tentu saja terwujud lantaran kekayaan laut Indonesia berhasil lebih banyak dimanfaatkan sendiri. Sebaliknya perampokan ikan oleh kapal-kapal asing bisa ditekan signifikan.

"Ini terlihat dari peningkatan tajam stok ikan nasional dari 7,3 juta ton pada 2013 menjadi 9,9 juta ton pada 2015, dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton pada 2016," ujar dia.

Ia menambahkan, peningkatan terjadi karena laju pertumbuhan subsektor perikanan selalu lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi nasional dan jika dibandingkan dengan semua sektor penghasil barang. Pertumbuhan subsektor perikanan juga selalu jauh lebih tinggi ketimbang sektor induknya pertanian.

"Rakyat pun menikmati sebagaimana terlihat dari kenaikan konsumsi ikan per kapita. Peningkatan terjadi merata dari Sumatera sampai Papua," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga melarang penggunaan alat tangkat ikan yang tidak ramah lingkungan untuk menjaga kesinambungan sumber daya laut. Nelayan-nelayan kecil lebih mudah menangkapkan. Ikan yang ditangkap lebih dekat dari pantai dan ukurannya lebih besar.

Faisal juga menyoroti, kesejahteraan petani cenderung meningkat. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap adalah nilai tukarnya, yaitu perbandingan harga hasil tangkapan dengan harga berbagai kebutuhan yang dibeli oleh nelayan.

"Di era pemerintahan Jokowi, nilai tukar nelayan perikanan tangkap menunjukkan tren peningkatan berkelanjutan, lebih cepat dibandingkan dengan nilai tukar nelayan secara keseluruhan. Kenyataan ini kontras dengan nasib petani pangan yang selama pemerintahan Jokowi nilai tukarnya alami kemerosotan dan berfluktuasi tajam," ujar dia.

Oleh karena itu, Faisal menuturkan bila ada visi maritim Presiden Jokowi dilaksanakan secara konsisten, sektor kelautan dan perikanan berpotensi memberikan sumbangan bagi kemajuan bangsa.

"Lautan kita secara alamiah sudah merupakan jalan tol gratis tanpa hambatan, tidak perlu aspal, semen, dan besi mewujudkannya. Laut juga mampu menjadi sumber protein utama mengimbangi peran daging sapi yang harganya tak kunjung turun secara berarti dari tingkat relatif tinggi dan daging ayam serta telur yang harganya kerap berfluktasi," kata dia.

Ia menilai, akan ada segelintir orang dan pengusaha perikanan yang terkulai akibat tindakan tegas pemerintah dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ada ratusan kapal besar yang terbiasa mengeruk kekayaan laut secara ugal-ugalan. Ratusan kapal besar ini hanya dimiliki oleh puluhan orang dan perusahaan.

"Mereka berteriak lantang menggunakan mulut dan kekuatan orang atau pihak lain. Di masa lalu mereka menikmati keuntungan luar biasa besar. Dengan kekuatan uang mereka bisa bermanuver untuk menyingkirkan penghalang mereka. Mereka sekarang mulai unjuk kekuatan menyerang balik," jelas Faisal.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya