Jokowi Ingin Universitas Ada Jurusan E-Commerce

Presiden Jokowi juga mengingatkan agar industri start up tidak kena aturan yang berlebihan. Ini sebagai antisipasi persaingan global.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 20 Sep 2017, 16:30 WIB
Diterbitkan 20 Sep 2017, 16:30 WIB
Usai Resmikan Pembukaan, Jokowi Lihat Pameran IBD Expo 2017
Presiden Joko Widodo saat mengunjungi stand pameran Indonesia Business and Development Expo (IBD Expo) di JCC, Jakarta, Rabu (20/9). Pameran tersebut membahas perkembangan ekonomi indonesia di era digital. (Liputan6.com/Angga Yunair)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh menterinya untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul demi menghadapi persaingan global.

Salah satu yang diingatkan adalah SDM di sektor teknologi. Saat ini kemajuan teknologi menjadi satu tuntutan masing-masing negara yang harus diimplementasikan. Jika tidak, maka dipastikan suatu negara akan tertinggal.

"Sering saya nyinggung SMK ,universitas, perguruan tinggi itu harus memiliki jurusan misalnya jurusan toko online, atau jurusan logistik, jurusan retail management online, jurusan animasi. Memang itu yang diperlukan," tegas Jokowi di IBDExpo 2017, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Dalam jurusan toko online yang diinginkan, salah satu pelajaran yang diajarkan adalah bahasa coding. Untuk membuat aplikasi atau infrastruktur berbasis internet, coding adalah modal dasar.

Untuk mendukung upayanya ini, Jokowi berjanji akan menyederhanakan berbagai aturan yang ada, dalam rangka mempermudah pembuatan start up atau perusahaan rintisan di Indonesia.

Bahkan Jokowi mengaku akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada 2020.

"Start up jangan dicekik dengan regulasi berlebihan. Jangan terlalu diatur-atur. Negara kita terlalu banyak aturan, regulasi, menyebabkan kita terjerat aturan sendiri. Biarkan ini jadi pekerjaan saya," tegas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

Jokowi Janji Bawa RI Jadi Negara Ekonomi Digital Terbesar

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan membawa Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada 2020. Untuk mewujudkannya, banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan.

Dalam pembukaan Indonesia Business Development Expo 2017 (IBDExpo), Jokowi mengaku akan terus melakukan deregulasi, terutama yang berkaitan dengan industri berbasis teknologi, seperti stratup dan fintech.

"Strategi pemerintah apa? Pertama, keleluasaan untuk bereksperimentasi harus diberikan ke seluruh masyarakat, karena inovasi itu perlu eksperimen," kata Jokowi di Jakarta Convention Centre (JCC), Rabu, 20 September 2017.

Ditegaskan Jokowi, industri startup merupakan satu klaster yang memerlukan banyak bimbingan dan eksperimen sebelum mengeluarkan produk yang mampu diterima dan diaplikasikan di masyarakat. Untuk itu, dirinya berjanji akan mempermudah pengembangan industri ini.

Saat ini diakuinya masih ada berbagai regulasi yang menghambat industri ini untuk bisa berlari kencang. Maka dari itu, dirinya akan melakukan beberapa pemangkasan perizinan dan persyaratan yang ada.

"Negara kita itu terlalu banyak aturan yang menyebabkan kita terjerat. Ini masih ada 42 ribu peraturan, dikit-dikit diatur, isinya hanya peraturan ini yang menghambat inovasi. Ini tugas saya menggempur peraturan, sehingga makin sedikit sehingga semakin lincah dalam berinovasi," tegasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya