Jokowi Ingin APBN 2018 Difokuskan untuk Atasi 3 Masalah Ini

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 difokuskan untuk memecahkan tiga permasalahan fundamental di Indonesia. Ketiga permasalahan tersebut yaitu kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

"Saya minta APBN di 2018 ini lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan, yang pertama kemiskinan. Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah," ujar dia Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Kemudian, terkait dengan pengangguran, kata dia, hal ini berkaitan erat dengan masuknya investasi ke dalam negeri. Dan soal ketimpangan pada Oktober ini mulai dijalankan program perhutanan sosial dan bank wakaf mikro. Kedua program ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah ketimpangan sosial di masyarakat.

"Yang kedua, yang berkaitan dengan pengangguran, ini nanti yang berkaitan dengan investasi dan lain-lainnya. Yang ketiga berkaitan dengan ketimpangan. Saya kira mulai Oktober ini akan dimulai masalah hutan sosial, bank wakaf mikro, arahnya harus ke arah-arah itu," kata dia.

Sementara terkait dengan investasi, Jokowi sekali lagi mengingatkan agar setiap kementerian dan lembaga (K/L) memberikan kemudahan dan dukungan penuh kepada investor yang akan masuk ke Indonesia.

"Saya ingin sampaikan sekali lagi kepada seluruh kementerian dan lembaga, jangan biarkan investasi, jangan biarkan investor, pelaku-pelaku usahanya ngomongnya wait and see. Artinya kalau ada masalah di kementerian-kementerian diselesaikan. Dunia usaha harus didukung, harus difasilitasi, harus dibantu. Apa pun," jelas dia.

Sebab menurut Jokowi, yang bisa menyelesaikan masalah pengangguran dan infrastruktur di Indonesia yaitu para investor. Bahkan 70 persen permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan masuknya investor swasta ke Indonesia.

"Karena yang bisa membuka lapangan kerja, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan infrastruktur itu mereka, 60 persen-70 persen itu di mereka. Jadi tolong yang berkaitan dengan perizinan, yang berkaitan dengan investasi betul-betul kita perhatikan," tandas dia.