Trump Rombak Sistem Pajak, Dana Asing di RI Bakal Kabur ke AS?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Amerika Serikat (AS), Donald J. Trump merayakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) reformasi sistem pajak menjadi UU. Kebijakan tersebut akan membuat dana asing yang berada di negara lain, termasuk Indonesia, akan keluar dan masuk ke AS.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menilai, kebijakan AS, termasuk reformasi pajak akan berdampak terhadap kepercayaan ekonomi Negeri Paman Sam itu. Perekonomian AS diperkirakan akan tumbuh lebih kuat.

"Uang yang selama ini ditanamkan di luar AS akan menjadi lebih tertarik ditanamkan di AS. Sebetulnya bukan capital outflow (dana keluar), tapi AS menjadi lebih menarik dibanding negara lain. Ini yang menyebabkan ekonomi AS menjadi positif," papar dia di KPPN Jakarta II, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Namun di sisi lain, kata Sri Mulyani, perbaikan ekonomi AS akan berpengaruh positif terhadap perekonomian negara lain, termasuk Indonesia. "Jadi capital itu mencari tempat yang lebih menarik," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Anggota parlemen dari Partai Republik bergabung dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu waktu setempat untuk merayakan pencapaian kemenangan legislatif terbesar. Ini usai persetujuan kongres terkait perombakan sistem pajak AS yang berjalan lebih dari 30 tahun.

"Ini selalu menyenangkan jika Anda menang," ujar Trump saat berada di Gedung Putih, seperti dikutip dari laman CNN, Kamis (21/12/2017).

Pernyataan itu disampaikan usai apresiasi Pimpinan Senat Mitch McConnell dan DPR Paul Ryan. Donald Trump menuturkan kalau paket reformasi pajak tersebut merupakan janji kampanye utamanya saat proses pemilihan presiden.

"Ini benar-benar sederhana. Ketika Anda pikir belum pernah mendengar ungkapan ini membuat Amerika Serikat hebat lagi," ujar dia.

Pada Rabu pagi waktu setempat, rancangan undang-undang (RUU) pajak diluluskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan hasil voting 224-201 tanpa dukungan partai Demokrat. Trump akan segera menandatangani RUU tersebut yang diperkirakan pada pekan ini.

Dalam pemungutan suara Rabu pagi, Senat menyetujui versi terakhir perombakan pajak AS. Sebelumnya, pada Selasa DPR mengeluarkan UU itu, tapi ada perubahan teknis di senat.

Berdasarkan jajak pendapat, sekitar 55 persen orang AS menentang rencana reformasi pajak AS itu. Hanya 33 persen yang setuju reformasi pajak AS tersebut.

Adanya RUU pajak akan mengurangi beban pajak perusahaan dan bukan kelas menengah. Tingkat pajak perusahaan akan turun dari 35 persen menjadi 21 persen. RUU pajak ini akan pengaruhi ekonomi AS dan masyarakat. Namun, hal itu diperkirakan hanya untungkan perusahaan dan pemilik bisnis. Meski demikian, ada juga manfaat pajak bagi individu.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi paling menarik dibanding AS. Alasannya, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi dari negara adidaya itu, penduduk yang lebih muda atau usia produktif lebih banyak, dan prospek ekonomi lebih bagus.

"Jadi walaupun sentimennya sekarang menuju ke AS, kita bisa mengatakan berbisnis dan berinvestasi di Indonesia lebih menarik," tegasnya.

Hal itu ditunjukkan dengan kenaikan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia, capaian peringkat layak investasi oleh tiga lembaga pemeringkat internasional, dan kenaikan rating utang Indonesia sehingga prospek ekonomi nasional semakin positif.

"Jadi kita bisa menahan kemungkinan capital outflow untuk kembali ke AS karena mereka melihat di sini masih menarik, sehingga dana-dana itu terus tinggal," Sri Mulyani menjelaskan.

Untuk meningkatkan investasi di Indonesia, katanya, pemerintah menjalankan kebijakan kemudahan izin berusaha bagi pelaku usaha, termasuk kebijakan super mudah bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mengimpor bahan baku, serta kebijakan lainnya.

"Tujuannya untuk membuat ekonomi kita tumbuh cepat dan berkualitas sehingga menciptakan sentimen positif. Jadi bisa menahan itu (capital outflow). Karena kalau negara ini diurus dengan benar, pertumbuhan ekonominya bisa lebih tinggi," tukas Sri Mulyani.