Menteri Rini Yakin Pembangunan Makassar New Port Selesai Oktober

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengapresiasi kemajuan konstruksi fisik pembangunan Makassar New Port (MNP) yang kini telah mencapai 58,26 persen. Hal tersebut disampaikan Rini usai melakukan kunjungan ke lokasi Makassar New Port pada awal pekan ini.

"Saya sudah melihat langsung progress pembangunan MNP. Dari hasil peninjauan itu, kami yakin proyek ini dapat diselesaikan pada Oktober 2018 dari jadwal sebelumnya akhir 2018," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/1/2018).

Rini menyatakan, Kementerian BUMN mengapresiasi upaya untuk mempercepat pembangunan salah satu proyek strategis nasional ini, meski di tengah pembangunannya cukup banyak kendala yang ditemukan, di antaranya terkait masalah lahan dan faktor cuaca.

"Belum lagi dengan penemuan 9 ranjau berupa bom yang dideteksi masih aktif, yang tentunya perlu waktu untuk menjinakkan ranjau bom tersebut, baru pembangunan MNP bisa berjalan normal kembali. Saya salut dengan pencapaian progress MNP saat ini dan yakin Pelindo IV bisa menyelesaikan pembangunannya secepat mungkin," jelas dia.

Dia juga berharap, pekerjaan akses yang menghubungkan antara lokasi MNP dengan daratan, sudah bisa diselesaikan pada akhir Februari 2018.

Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung mengatakan secara total pembangunan MNP Tahap I ditargetkan rampung pada akhir 2018, sehingga operasional pelayanan peti kemas memungkinkan dilakukan pada awal 2019 mendatang.

"Per 14 Januari 2018, total progres konstruksi fisik dari proyek MNP Tahap I telah mencapai 58,26 persen. Ini te‎rdiri dari, progres di Tahap I A mencapai 57,99 persen, Tahap I B 62,34 persen dan Tahap I C 39,30 persen," kata dia.

Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan Pelindo IV, Farid Padang menegaskan, pihaknya optimistis pembangunan MNP akan rampung sesuai target yang telah dipatok.

Dia menyebutkan, saat ini untuk paket A sedang dilakukan reklamasi untuk dermaga, fabrikasi tulangan struktur secant pile dan bore pile dermaga dan pekerjaan secant pile dan bore pile. Di paket B, pekerjaan yang dilakukan yaitu reklamasi area container yard, pekerjaan soil replacement area causeway, pekerjaan revetment dan pengecoran saluran precast.

"Sedangkan di paket C sedang dilakukan produksi core 1 kg-5 kg, produksi underlayer 5 kg-10 kg, pemasangan core breakwater (1 kg-5 kg) dan pemasangan toe protection breakwater (100 kg-160 kg)," jelas dia.

Sementara Kepala Satuan Pengelola Proyek MNP, Arwin mengungkapkan, pembangunan MNP terbagi dalam beberapa tahapan utama, di mana untuk tahap I terdiri dari tiga paket pengerjaan yakni paket A, B dan C.

"Secara terperinci, pengerjaan paket A meliputi pembangunan akses jalan, dermaga dan lapangan penumpukan petikemas yang akan memiliki kapasitas terpasang mencapai 1,5 juta twenty-foot equivalent unit (TEUs)," tutur dia.‎

Sementara itu, kegiatan untuk paket B mencakup reklamasi seluas kurang lebih 13 hektare, causeway kurang lebih 1.276 meter, lapangan peti kemas sekitar lebih 16 hektare dan pengerukan kolam pelabuhan 16,0 mean low water springs (mLWS). ‎Sedangkan kegiatan untuk paket C berupa pembangunan breakwater sepanjang 1.310 meter.

Arwin menyebutkan, kebutuhan investasi setiap paket untuk tahap I ini yakni, paket A menyerap anggaran sebesar Rp 326 miliar, paket B sebesar Rp 1,06 triliun dan untuk paket C mencapai Rp 228 miliar.

‎‎Menurut dia, dalam menyelesaikan MNP tahap I, cukup banyak kendala yang ditemui. Selain faktor cuaca ekstrem, persoalan lahan juga menjadi masalah besar yang dihadapi di dalam tahap pembangunan mega proyek ini.

"Belum lagi masalah penemuan 9 ranjau bom yang cukup menjadi kendala besar pada beberapa waktu lalu. Di mana, pembangunan MNP Tahap I sempat terhenti. Bersyukur, bersama Angkatan Laut, ranjau tersebut berhasil dijinakkan dan kami bisa melanjutkan kembali pembangunan MNP. Semoga kendala berarti tidak lagi kami temui," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menawarkan kerja sama pemanfaatan dan kerja sama operasional sejumlah pelabuhan dan bandara kepada swasta nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, langkah Kemenhub akan memberikan dampak positif terhadap kondisi transportasi nasional pada masa mendatang.

Menurutnya, penawaran kerja sama pelabuhan dan bandara akan mempertegas peran pemerintah sebagai regulator dan swasta sebagai operator.

Selain itu, akan terjadi penghematan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk pelabuhan dan bandara yang berada di bawah operasional Kemenhub.

Dengan begitu, katanya, alokasi APBN juga akan semakin efektif dan dapat diarahkan pada pembangunan infastruktur transportasi lainnya, khususnya yang berada di wilayah terpencil dan terdalam di Indonesia Timur.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya langkah ini, karena Kemenhub telah menawarkan swasta nasional lebih dahulu,” ujar dia dalam keterangannya, Rabu 22 November 2017.

Sebagai informasi, Kemenhub menawarkan kerja sama operasi 20 pelabuhan dan 10 bandara kepada BUMN dan pihak swasta. Kerja sama operasi ini pun telah mendapat persetujuan Presiden RI Joko Widodo.

Adapun, 20 pelabuhan tersebut di antaranya, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Tanjung Wangi, dan Pelabuhan Kalabahi. Sementara bandara yang dikerjasamakan operasinya antara lain, Bandara Komodo dan Bandara Radin Inten.

Carmelita yang juga Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) memberikan catatan dalam kolaborasi pemerintah dan swasta dalam kerja sama operasi pelabuhan dan bandara tersebut agar dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Misalnya, dari sisi komersial. Diharapkan, agar pelabuhan dan bandara yang ditawarkan adalah pelabuhan dan bandara yang profitabel secara hitungan bisnis para pelaku usaha.

"Kami berharap, agar pelabuhan dan bandara yang ditawarkan kerja samanya dengan swasta nasional merupakan pelabuhan dan bandara yang memiliki nilai profit."

Selain itu, diperlukan insentif-insentif bagi swasta nasional yang tertarik terlibat pada pengelolaan pelabuhan dan bandara. Insentif itu seperti permodalan dari perbankan nasional terhadap swasta nasional yang akan berkerja sama operasi pelabuhan dan bandara.

“Tentunya, tawaran kerja sama operasi pelabuhan dan bandara dari Kemenhub membuka harapan bagi swasta nasional. Semoga secara komersial pelabuhan dan bandara ini menarik untuk dikembangkan, dan kami akan melakukan studi terhadap pelabuhan dan bandara yang ditawarkan," dia menandaskan.