BI Klaim Inflasi Januari Masih Aman

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengakui laju inflasi 0,62 persen di Januari 2018 berada di atas rata-rata capaian inflasi dalam empat tahun terakhir. Dalam empat tahun terakhir itu, pada bulan pertama, rata-rata inflasi sebesar 0,45 persen.

"Ini lebih disebabkan karena adanya tekanan di volatile food dan core inflation," kata Gubernur BI, Agus Martowardojo di Kompleks BI, Jakarta, Jumat (2/2/2018). 

Sementara dari tahun ke tahun, sambungnya, inflasi masih berada pada level 3,25 persen. Capain itu masih berada pada kisaran target BI pada 2018, yaitu 3,5 plus minus 1 persen.

"Secara year on year masih 3,25 persen, jadi masih aman. Masih sejalan dengan target yang dicanangkan, yaitu 3,5 plus minus 1 persen," ucap mantan Menteri Keuangan itu. 

Ada beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan harga di Januari 2018. Hal ini memicu inflasi Januari tahun ini agak tinggi, seperti kenaikan harga beras, cabai, bawang, dan daging ayam.

Meski demikian, Agus optimistis, inflasi diperkirakan tetap berada pada sasaran 2018, yaitu 3,5 plus minus 1 persen. BI dan pemerintah akan memperkuat kebijakan pengendalian inflasi, terutama sebagai antisipasi risiko meningkatnya inflasi dari gejolak pangan dan kemungkinan penyesuaian harga dari barang-barang yang diatur pemerintah (administered prices).

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, inflasi Januari 2018 sebesar 0,62 persen. Adapun untuk inflasi tahun kalender 2018 sebesar 0,62 persen. Sedangkan inflasi dari tahun ke tahun sebesar 3,25 persen.

"Inflasi Januari 2018 ini lebih rendah dibandingkan Januari 2017 yang sebesar 0,98 persen. Akan tetapi lebih tinggi dibandingkan Januari 2016 ada inflasi 0,51 persen," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, 1 Februari 2018.

BPS melaporkan dari 82 kota yang masuk dalam perhitungan, 79 kota alami inflasi, sedangkan tiga kota alami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Bandar Lampung sebesar 1,42 persen. Sedangkan terendah di Tangerang sebesar 0,04 persen.

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:

BPS sedang melakukan survei biaya hidup dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi pada tahun ini. Dalam survei biaya hidup ini, BPS akan memasukkan komponen penggunaan uang elektronik yang sedang digalakkan Bank Indonesia (BI) dan pemerintah.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti, mengungkapkan BPS berencana mengganti tahun dasar inflasi. Pada implementasinya, BPS akan menghitung seberapa banyak masyarakat yang menggunakan uang elektronik.

"Rencananya ke depan, kita akan ganti tahun dasar untuk tahun inflasi. Kita akan tinjau lagi seberapa banyak yang menggunakan itu (uang elektronik)," kata dia usai Rilis Inflasi Januari 2018 di kantornya, Jakarta, 1 Februari 2018. 

Tahun ini, Yunita mengaku, BPS sedang melakukan survei biaya hidup kepada masyarakat. Salah satu yang akan diteliti adalah penggunaan uang elektronik di kalangan masyarakat, sehingga bisa terlihat dampak dari hal itu.

"BPS sedang survei biaya hidup tahun ini, kita akan tanyakan seberapa banyak masyarakat menggunakan itu (uang elektronik), apakah kena biaya administrasi sehingga nantinya akan ter-cover kalau itu signifikan," dia menjelaskan.

Hasil dari survei biaya hidup, termasuk data penggunaan uang elektronik, diakui Yunita, baru akan tersaji pada 2019. "Karena surveinya tahun ini, nanti bisa kelihatan hasilnya di 2019," papar Yunita.