Prabowo Panggil 4 Dirut Bank Himbara hingga Gubernur BI ke Istana, Apa yang Dibahas?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memanggil empat Direkrut Utama (Dirut) Bank dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025). Adapun Himbara terdiri dari, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, para Dirut Bank Himbara tiba di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 14.00 WIB. Tampak hadir Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.

Selain itu, Prabowo juga memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Menteri Investasi Rosan Roeslani, hingga Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, rapat ini akan membahas soal rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) langsung ke penerima manfaat. Namun, Sri engggan menjelaskan secara rinci.

"Iya (soal penyaluran bansos). Nanti kalau sudah selesai aku ngomong. Sekarang kan (belum), kira-kira itu," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Pemerintah Indonesia memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai kunci utama dalam penyaluran berbagai program Bantuan Sosial (Bansos).

Sistem ini memastikan Bansos tepat sasaran, hanya diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak. Prosesnya melibatkan verifikasi data NIK KTP melalui integrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Mekanisme ini menjawab pertanyaan krusial: Siapa yang berhak menerima Bansos? Jawabannya adalah mereka yang terdaftar di DTKS dan NIK KTP-nya terverifikasi. Di mana dan kapan Bansos disalurkan?

Penyaluran dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, dan jadwalnya bervariasi tergantung program Bansos. Mengapa NIK KTP penting? Karena NIK menjadi identitas unik dan valid untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Bagaimana proses verifikasi? Verifikasi dilakukan melalui sistem online dan offline, melibatkan pengecekan data di DTKS.

Sistem ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan transparansi penyaluran Bansos. Dengan menggunakan NIK KTP, pemerintah dapat meminimalisir potensi penyelewengan dan memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan. Ke depannya, sistem ini diharapkan terus ditingkatkan untuk memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. 

Proses verifikasi penerima Bansos menggunakan NIK KTP dapat dilakukan secara online melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos. Verifikasi online memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengecek status kepesertaan mereka. Selain itu, verifikasi juga bisa dilakukan secara offline di kantor kelurahan atau kecamatan setempat.

Setelah verifikasi berhasil, pencairan Bansos dapat dilakukan melalui berbagai metode, bergantung pada program Bansos yang bersangkutan. Beberapa metode pencairan yang umum digunakan antara lain transfer langsung ke rekening penerima, penyaluran melalui kantor pos, atau penyaluran melalui agen-agen yang ditunjuk pemerintah.

Informasi mengenai metode pencairan dan jadwal pencairan biasanya dapat diakses melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos. Penting bagi KPM untuk selalu memantau informasi terbaru agar tidak ketinggalan informasi penting terkait pencairan Bansos.

Kemudahan akses informasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran Bansos. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memantau proses penyaluran Bansos dan memastikan bantuan tersebut sampai kepada yang berhak menerimanya.