AP I Kucurkan Rp 18,8 Triliun Kembangkan Infrastruktur 13 Bandara

Liputan6.com, Jakarta - PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I telah menganggarkan Rp 18,8 triliun khusus untuk pengembangan infrastruktur bandara yang dikelolanya. Saat ini, Angkasa Pura I mengelola 13 bandara.

Dari 13 bandara tersebut, setidaknya ada sembilan bandara yang dibangun. Pembangunan mayoritas untuk peningkatan kapasitas penumpang.

"Karena masalah kita itu paling dominan soal kapasitas. Kita selama ini tidak bisa mengejar pertumbuhan traffic, makanya pertumbuhan kita juga kurang maksimal, jadi kita coba atasi dengan peningkatan kapasitas," ujar Direktur Utama AP I, Faik Fahmi di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Dia mencontohkan Bandara Ahmad Yani, Semarang. Kapasitas terminal terpasang sekarang hanya untuk 800 ribu penumpang per tahun. Namun pada kenyataannya, jumlah penumpang yang dilayani Angkasa Pura I di bandara tersebut per tahun sudah menyentuh angka 4,4 juta penumpang.

Contoh lain, yaitu Bandara Internasional Kulon Progo. Pembangunan bandara baru di Yogyakarta itu untuk mengakomodir melonjaknya jumlah penumang di Yogyakarta setiap tahun, mengingat Bandara Adisutjipto sudah tak mungkin lagi ditingkatkan kapasitasnya.

Faik mengatakan, dari anggaran Rp 18,8 triliun tersebut akan dipenuhi dari kas internal dan didukung dengan rencana perusahaan menerbitkan obligasi. Hanya saja Faik masih belum membeberkan kapan dan berapa rencana penerbitan obligasi tersebut.

"Sebesar Rp 18,8 triliun ini sudah naik signifikan, tahun lalu saja hanya Rp 8 triliun. Di sisi lain nanti Angkasa Pura I juga akan maksimalkan dari sisi pendapatan," tutup Faik Fahmi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah menyatakan masih ada 190 proyek di dalam pipeline investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang tengah dikejar dengan nilai Rp 351,19 triliun dan US$ 54 miliar. Sayangnya, implementasi proyek tersebut terkendala berbagai masalah termasuk lahan.

Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady mengungkapkan, sebanyak 190 proyek itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Nilai proyek di pipeline pemerintah mencapai US$ 351 triliun dan US$ 54 miliar sepanjang 2010-2017.

"Ini yang belum terealisir. Ada di sektor industri, infrastruktur, pariwisata, pertambahan, dan perdagangan. Ini yang mau diselesaikan," tegas dia usai Rakor di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, pada 10 Januari 2018. 

Rinciannya dari 190 proyek investasi di pipeline pemerintah, sebanyak 51 proyek ada di Jawa, 35 proyek di Sumatera, Kalimantan 26 proyek, Sulawesi 24 proyek, Bali dan Nusa Tenggara 9 proyek, Maluku dan Papua 18 proyek, belum ditentukan sebanyak 20 proyek, serta lebih dari 1 lokasi sebanyak 7 proyek.

Pemerintah menyatakan masih ada 190 proyek di dalam pipeline investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang tengah dikejar dengan nilai Rp 351,19 triliun dan US$ 54 miliar. Sayangnya, implementasi proyek tersebut terkendala berbagai masalah termasuk lahan.

Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady mengungkapkan, sebanyak 190 proyek itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Nilai proyek di pipeline pemerintah mencapai US$ 351 triliun dan US$ 54 miliar sepanjang 2010-2017.

"Ini yang belum terealisir. Ada di sektor industri, infrastruktur, pariwisata, pertambahan, dan perdagangan. Ini yang mau diselesaikan," tegas dia usai Rakor di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Rinciannya dari 190 proyek investasi di pipeline pemerintah, sebanyak 51 proyek ada di Jawa, 35 proyek di Sumatera, Kalimantan 26 proyek, Sulawesi 24 proyek, Bali dan Nusa Tenggara 9 proyek, Maluku dan Papua 18 proyek, belum ditentukan sebanyak 20 proyek, serta lebih dari 1 lokasi sebanyak 7 proyek.