Komite Anti Korupsi Duga Ada Kecurangan di Proyek Rumah DP 0 Rupiah

Liputan6.com, Jakarta - Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menduga ada kecurangan dalam proyek hunian tanpa uang muka (down payment) atau disebut Program Rumah DP 0 Rupiah. Dugaan kecurangan itu lantaran proyek pembangunan tanpa dilalui proses tender.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nurcahyono saat ditemui di Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Rabu (21/2/2018).

"Kami dari KAKI, tadi melaporkan proses pembangunan DP Rp 0 persen itu tanpa tender dengan nilai Rp 600 miliar. Jadi kami menduga ada pelanggaran di situ karena tidak ada proses tender," ujar dia.

Ia menyatakan segala yang segala yang dibiayai oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain tetap harus melalui tender di atas Rp 50 juta.

"Mereka beralasan dengan penunjukan Ke PT Sarana Jaya dan menurut KEPPRES pengadaan 83 tetapi segala yang dibiayai oleh BUMD dan instansi SKPD lain tetap harus lalui tender di atas Rp 50 juta. Jadi kami laporkan ke KPPU dan mereka terima laporan kami. Dan KPPU akan mencari UU tentang persengkokolannya berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1999," kata dia.

Arifin menduga kecurangan ini dilakukan oleh kontraktor PT Totalindo Eka Persada Tbk yang akan membangun program rumah DP 0 Rupiahdi Pondok Kelapa Jakarta Timur yang tanpa proses tender sebelumnya. Saat ditanya mengenai apakah ada laporan lain yang ingin dilapor, Arifin menuturkan pada Senin besok ia akan pergi ke KPK.

"Senin kami akan ke KPK karena inikan administrasinya saja yang ke KPPU, untuk tindakan-tindakan kecurangan atau entah ada dugaan suap kami ke kpk langsung. Bukti kami serahkan enggak banyak, paling itu saja pemberintaan yang sudah berjalan," kata dia.

Hal tersebut pun dibantah CEO PT Totalindo Eka Persada Tbk Donald Sihombing. "Kami bukan proyek APBD. PT Sarana Jaya mencari partner tender lewat Totalindo. Jadi Totalindo dan Sarana Jaya setor modal," tutur dia saat dihubungi Liputan6.com.

"Kami setor modal, kami developer bersama Sarana Jaya. Totalindo kerja proyek sendiri masa salah? Tolong jangan fitnahlah. Kami ada 2.000 orang karyawan, kasihan," tambah dia.

Sementara itu, Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menyatakan laporan yang dilaporkan oleh Ketum KAKI Arifin Nurcahyono masih dalam tahap proses.

"Iya, baru masuk laporannya tadi siang. Masih dalam proses, kami tidak bisa tanggapan apa-apa dulu," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, PD Pembangunan Sarana Jaya memastikan, lahan untuk proyek hunian tanpa uang muka atau down payment (DP) dalam Program Rumah DP 0 Rupiah bukan di atas lahan proyek mangkrak. Lokasi pembangunan rumah susun untuk proyek yang sudah dijanjikan oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno pada masa kampanye tersebut berada di sebelah proyek mangkrak.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan menerangkan, perusahaan menguasai 2,9 hektare (ha) lahan di Pondok Kelapa. Dari 2,9 ha tersebut, seluas 1,5 ha untuk proyek hunian yang hingga saat ini belum terbangun yakni Pondok Kelapa Village. Sisanya, 1,4 ha untuk proyek Rumah DP 0 Rupiah. Artinya, lahan 1,4 ha untuk proyek Rumah DP 0 Rupiah bukan di atas lahan mangkrak.

Yoory mengaku, lahan seluas 1,5 ha itu tak kunjung terbangun karena kondisi properti lesu kala itu. Dia menjelaskan, Pembangunan Sarana Jaya melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan PT Gemilang Usaha Terbilang (GUT) berpartner dengan PT Reka Cipta Propertindo (RCP). Namun, Reka Cipta Propertindo akhirnya mundur dari proyek tersebut.

"Itu lahan Sarana Jaya seluruhnya, mereka berkewajiban membangun, kondisi perekonomian dan bisnis properti yang sedang tidak baik menjadi alasan mereka belum bangun," ungkapnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Dia mengatakan, dalam kerja sama tersebut, Pembangunan Sarana Jaya hanya berkewajiban menyediakan lahan. Rencananya, hunian yang akan dibangun sejak tahun 2013 tersebut memiliki dua menara (tower).

"Iya, dia menyediakan bangunan, bangun bareng-bareng, tapi proporsi dia lebih besar. Dia bertanggung jawab penjualan, pembangunan," ujar dia.