Menteri PANRB Sebut BKN Tak Berhak Usul Kenaikan Gaji PNS

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur menyatakan, pemerintah belum melakukan pembahasan soal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk 2019. 

Asman mengungkapkan, usulan kenaikan gaji PNS tersebut seharusnya bukan berasal dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), melainkan diusulkan dari Kementerian PANRB. Namun, dia menegaskan belum mengusulkan adanya kenaikan gaji tersebut.

"Yang mengusulkan bukan BKN, harusnya dari Kementerian PANRB. BKN itu urusannya teknis, bukan kebijakan. Jadi belum ada (pembahasan kenaikan gaji PNS)," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Selain itu, lanjut Asman, wacana kenaikan gaji PNS tersebut juga belum masuk dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Hingga saat ini, pemerintah baru membahas soal pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lainnya dalam kerangka tersebut.

"‎Belum, belum. Ini baru makro, pertumbuhan," kata dia.

Meski demikian, Asman memastikan jika Peraturan Pemerintah (PP) soal struktur gaji PNS telah selesai dan tinggal diajukan ke Presiden Jokowi untuk ditandatangani. Namun dia menyatakan jika PP tersebut bukan berisi soal kenaikan gaji PNS.

"(PP) Itu sudah final, tinggal diajukan PP-nya ke Presiden. Tapi belum ada (kenaikan gaji PNS di PP tersebut)‎‎," tandas Asman. 

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:

BKN mengusulkan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2019. Usulan ini sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Berapa kenaikan gaji PNS yang diusulkan BKN?

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, mengungkapkan BKN melalui Direktorat Kompensasi, harus memastikan ada perubahan pada gaji maupun tunjangan PNS setiap tahun. Sejumlah variabel dihitung. Hasilnya menunjukkan bahwa gaji PNS memang harus naik karena sudah tiga tahun tidak naik.

"Fungsi Direktorat Kompensasi memastikan untuk tunjangan dan gaji PNS itu selalu update, bukan selalu naik ya. Direktorat tersebut menyampaikan semua variabel yang biasa dihitung menunjukkan memang sudah waktunya naik (gaji), even (walaupun) ada gaji ke-13 dan 14 ya," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, pada 2 Maret 2018. 

Menurutnya, tingkat inflasi dalam dua tahun terakhir bergerak sekitar 6-8 persen. Tingkat inflasi ini lebih tinggi dari kenaikan gaji maupun daya beli PNS. Parahnya lagi, kurs rupiah tengah melemah, sehingga menurunkan valuasi mata uang Garuda.

"Laju inflasi dalam dua tahun 6-8 persen itu melebihi tingkat daya beli PNS selama periode tersebut," Ridwan menjelaskan.

Kenaikan gaji PNS terakhir kali pada 2015, sebesar 6 persen. Di tahun-tahun sebelumnya penyesuaian gaji pun sekitar 5-6 persen. Saat ditanyakan apakah gaji PNS akan kembali naik di kisaran angka tersebut, Ridwan mengaku belum tahu.

"Saya tidak tahu, tapi memang kan rata-rata setiap tahun segitu. Keputusan ada di Kemenkeu. Kita hanya mengajukan saja ke mereka. Kalau nanti mereka menganggap belum perlu (naik gaji), ya kita hanya pasrah," ucap dia.

Ridwan mengatakan, usulan kenaikan gaji PNS belum disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Belum (ke Presiden). Nanti Kemenkeu akan rapat dengan kementerian/lembaga. Tapi kita tidak tahu arahnya akan ke mana. Jadi proses ini ada di Kemenkeu," ujarnya.

Dirinya berharap kenaikan gaji PNS bisa terealisasi pada 2019. Namun, sepenuhnya tergantung keputusan Kemenkeu, termasuk apakah pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) akan dihapus jika PNS jadi naik gaji di 2019.

"Skema (THR) itu juga belum tahu arahnya ke mana. Pemerintah ingin menaikkan kesejahteraan PNS. Tapi di sisi lain, kita harus memperhatikan dampak inflasinya. Banyak perhitungannya di Kemenkeu, tapi kan dua tahun ini sudah tidak naik. Kita sih positif mudah-mudahan jadi, tapi who knows, karena 2019 penuh ketidakpastian," pungkas Ridwan.