Solar Langka, Nelayan Padang Tak Bisa Melaut

Liputan6.com, Jakarta - Nelayan di Muaro Kota Padang, Sumatera Barat mengeluh tidak bisa melaut karena pasokan bahan bakar minyak jenis Solar tersendat sejak beberapa hari terakhir.

"Kini kapal-kapal nelayan yang membutuhkan bahan bakar terpaksa merapat di Muaro Padang memunggu bahan bakar tersedia, karena sejak empat hari terakhir tidak datang," kata Ketua Kelompok Nelayan Kapal Ikan (KNKI) Muaro Padang, Anjang, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (24/3/2018).

Menurut dia kebutuhan setiap kapal itu sebanyak 800 liter untuk melaut selama dua pekan, sedangkan dalam anggota yang ada di dalam kelompok KNKI ada 12 kapal.

"Kami sudah melaporkan hal ini kepada Pertamina, Dinas Perikanan Kota Padang dan DKP Provinsi, namun belum jelas tindaklanjutnya," kata dia.

Anggota DPRD Sumatera Barat Afrizal pun meminta kepada Pertamina untuk segera segera memasok Solar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Sumatera Barat. "Jangan ditahan-tahan sehingga terjadi kelangkaan seperti ini," kata dia.

Afrizal mengatakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan Solar karena maraknya penjualan bahan bakar bersubsidi itu di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan jeriken. Akibatnya, ketersediaan menjadi berkurang.

"Apabila terjadi kelangkaan seperti ini sebaiknya stok yang ada diturunkan agar tidak mengganggu kestabilan masyarakat," katanya.

Selain itu Pertamina harus melakukan pengawasan ketat kepada operator nakal yang menjual bahan bakar bersubsidi seperti Solar dan Premium melalui jeriken.

"Kalau tidak ada pengawasan tentu hal ini akan terus berlangsung, pertamina harus tegas dengan kasus ini," kata dia.

Sementara Ketua Komisi II bidang ekonomi DPRD Sumatera Barat Yuliarman mengatakan yang paling dirugikan dalam kelangkaan BBM ini adalah masyarakat miskin seperti nelayan yang membutuhkan Solar untuk mencari penghidupan di laut.

"Kami meminta ada koordinasi antara pemerintah provinsi dengan Pertamina agar persoalan ini tidak lagi terjadi," kata dia.

Menurut dia apabila pemerintah daerah dilibatkan dalam pengawasan bahan bakar, tentu dapat dibentuk sebuah perda tentang pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi di daerah ini.

"Kami melihat memang ada celah bagi perusahaan atau angkutan transportasi milik perusahaan besar menggunakan bahan bakar bersubsidi, karena perusahaan cenderung meminimalkan biaya angkutan dengan memilih bahan bakar bersubsidi," kata dia.

 Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: