Selain Pacu Ekonomi, Proyek Infrastruktur Bisa Jadi Simbol RI sebagai Negara Maju

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat Indonesia dinilai harus bangga dengan gebrakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang infrastruktur. Sebab kebijakan untuk menggenjot infrastruktur khususnya jalan tol akan mampu memacu perekonomian.

Demikian diungkapkan anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang menegaskan jika pertumbuhan ekonomi membutuhkan proses produksi.

"Bayangkan begitu kita tumbuh ekonominya pasti kita butuh pendukung proses produksi. Pertama butuh listrik, begitu kapasitas produksi ditingkatkan, mesin dimasukkan maka butuh butuh transportasi dan logistik. Apakah pendukung jalan yang sudah ada memadai?" ujarnya, di Jakarta, Sabtu (7/4/2018).

Hanya saja, pemerintah tentu tak bisa sendirian membangun infrastruktur. Karena itu, pemerintah melibatkan swasta. Salah satu jurus pemerintah membujuk swasta agar mau membiayai proyek infrastruktur adalah memberikan insentif.

“Kamu (investor swasta) saya kasih kesempatan buat jalan dan kamu bisa menarik biaya ke setiap orang yang melewatinya,” ujarnya memberi contoh.

Dia lantas mencontohkan jalan di Pantura Pulau Jawa yang menjadi jalur penting bagi perekonomian. Namun, jalur itu makin padat sehingga sering mengakibatkan kemacetan yang tidak efektif dan efisien secara ekonomi.

"Seperti di jalan Pantura tidak ada alternatif lain dan biayanya tinggi ya mau tidak mau bangun jalan tol. Kalau ingin lancar, cepat maka ini (tol) solusinya,” tegasnya.

Contoh lain adalah jalur kereta. Saat ini pemerintah menggenjot pembangunan jalur ganda atau double track. “Kita sudah punya jalur kereta double track dan kita masih butuh kereta supercepat. Itu perlu, sebagai simbol negara maju," tegasnya.

Dia menambahkan, Indonesia juga harus membangun infrastruktur yang bisa menjadi simbol sebagai negara maju. Apalagi negara tetangga di ASEAN juga sudah menunjukkan hal itu.

Sebagai contoh adalah Bangkok di Thailand yang sudah memiliki jalur kereta bawah tanah atau subway sejak 2004. Kuala Lumpur di Malaysia juga sudah punya light rail transit (LRT) sejak sebelum 2000.

“Nah Indonesia bagaimana? Ini harus diberikan dukungan. Masa kita berdesakan di Metromini, Kopaja. Maka ini yang harus kita dukung," tegasnya.

Misbakhun justru menganggap sindiran yang menyebut pemerintahan Presiden Jokowi sebagai rezim tol merupakan hal positif. Menurutnya, membangun karakter negara harus diwujudkan dengan infrastruktur yang bagus.

“Dan ini bisa memengaruhi imajinasi dunia bahwa Indonesia adalah negara yang maju. Maka sebutan rezim tol ini adalah sesuatu yang membanggakan," pungkasnya.

Presiden Jokowi berbicara mengenai pembangunan infrastruktur di depan puluhan budayawan yang hadir bersilaturahmi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (6/4/2018). Jokowi mengungkapkan alasan mengapa pemerintahannya menggenjot pembangunan infrastruktur.

"Karena kita sebagai negara besar sudah terlalu jauh ditinggal oleh kanan-kiri kita, sehingga ini yang perlu dikejar terlebih dahulu utamanya untuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah Indonesia bagian timur," ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Menurut Jokowi, infrastruktur yang memadai tak hanya dapat menyelesaikan masalah ekonomi. Lebih besar lagi, kata dia, dapat mempersatukan masyarakat dan mempersempit ketimpangan. Misalnya saat ini terjadi perbedaan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia bagian timur, khususnya Papua dengan daerah-daerah lainnya.

Jokowi berpendapat, hal ini disebabkan minimnya infrastruktur di daerah tersebut. Untuk itu, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mengatasi masalah semacam itu.

"Infrastruktur ini akan mempersatukan kita, kalau ketimpangannya seperti yang saya sampaikan, ya kita tidak akan bisa bersatu," terang Jokowi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: