Jurus Pemerintah Jokowi Cetak Tenaga Kerja Terampil

Kementerian PUPR mengatakan harus ada sertifikasi untuk tenaga kerja terampil dalam pendidikan vokasi.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 20 Apr 2018, 20:46 WIB
Diterbitkan 20 Apr 2018, 20:46 WIB
Tutup Seleknas ASC Ke-12, Menaker: Pelatihan Vokasi Pilar Kebijakan Pemerataan Ekonomi
Tutup Seleknas ASC Ke-12, Menaker: Pelatihan Vokasi Pilar Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kini terus berupaya untuk mencetak pekerja terampil dalam negeri untuk ditempatkan di berbagai sektor industri. Salah satunya dengan mengedepankan pendidikan vokasi.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lolli Martina Martief mengatakan harus ada sertifikasi untuk tenaga kerja terampil.

"Jadi kalau mau masuk suatu institusi atau kementerian, semua harus berbasis kompetensi. Sekarang keterampilan juga dibutuhkan supaya nanti terukur kompetensinya, itu dinyatakan dengan sertifikat," jelasnya di sela-sela acara 'PUPR Goes to Campus 2018' di Universitas Mercu Buana, Tangerang Selatan, Jumat (20/4/2018).

Dia menyatakan, pemerintah sedang membuat roadmap mengenai profesi mana saja yang sektor industri saat ini butuhkan. Ada enam sektor yang akan didorong untuk pendidikan vokasi, antara lain manufaktur, agribisnis, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran.

Lolli menyarankan kepada para calon sarjana maupun siswa SMK, bahwa mereka harus perbanyak tambahan kursus sebelum bekerja agar nantinya matang di lapangan, dan itu dinyatakan dalam sebuah sertifikat.

"Pemerintah sedang mengarah untuk memperbaiki dan memperbanyak tenaga terampil. Sekolah-sekolah pendidikan pun juga di-create dengan pendekatan vokasi," tutur dia.

"Contohnya, di Kementerian PUPR kalau yang bergelar magister. Misal magister untuk rekayasa bendungan atau bangunan tinggi, dia langsung diterjunkan di lapangan, kayak buat rusun, bendungan, dan sebagainya," tandas Lolli.

Wapres JK Minta Menaker Genjot Pelatihan Vokasi

Hanif dan Wapres Jusuf Kalla
Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengimbau Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengimbau Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK). JK ingin BLK mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di dunia industri.

"Saya mengapresiasi pelatihan bergabung dengan produksi atau sebaliknya," ujar Wapres JK saat mengahdiiri forum silaturrahmi Pengurus dan mahasiswa Politeknik Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) di Solo, Jawa Tengah, pada 7 November 2017. 

Menurut wapres JK kalangan mahasiswa maupun peserta pelatihan vokasi tidak boleh hanya dibekali teori. Tapi juga harus mampu mempraktekkan dan menjalankan proses produksi.

"Perkembangan teknologi dewasa ini sangar luar biasa. Pendidikan harus mendahului industri," katanya.

Menurutnya, setiap negara membutuhkan industri karena industri mampu menyediakan banyak lapangan kerja. Selain itu keterlibatan dunia industri dalam menggalakkan pendidikan dan pelatihan vokasi juga sangat penting.

"Apabila ingin mendidik, bukan hanya menggabungkan teori dan praktik, tapi dengan produksi juga," ungkap JK.

Forum silaturrahmi Pengurus dan Mahasiswa ATMI tersebut juga dihadiri oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, dan Menteri Perindusterian Airlangga Hartanto.

"ATMI bisa menjadi contoh untuk memperbaiki kualitas BLK di daerah lain," imbuh JK.

Menanggapi hal ini, Hanif mengungkapkan saat ini Kemnaker tengah menggenjot pelatihan vokasi di BLK dan terus membenahi sarana dan prasarana pelatihan. Kemnaker terus melakukan percepatan peningkatan daya saing dan kompetensi tenaga kerja melalui program Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding (3R) BLK.

Melalui 3R, kurikulum BLK disusun melibatkan professional. Peralatan diperbaiki. Peserta mendapatkan sertifikasi keahlian. Dengan demikian, alumni BLK memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan industry.

“Untuk mempercepat peningkatan daya saing dan kompetensi tenaga kerja saya telah menetapkan 3 Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja dalam program 3R tahap pertama yaitu BBPLK Bekasi, BBPLK Serang, dan BBPLK Bandung.” ungkap Menaker.

Selain itu, Kemnaker juga menjadikan program pemagangan nasional yang diselenggarakan di lingkungan industri sebagai salah satu program unggulan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Proses pemagangan yang dijalani peserta magangan mengacu kepada suatu jabatan tertentu di dunia kerja.

Sehingga diharapkan setelah proses magang selesai alumni magang bisa langsung terserap pasar kerja karena kompetensi yang dimiliki sudah sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya