Belajar dari China, Menaker Minta 6 Sektor Industri Gelar Pendidikan Vokasi

Enam sektor industri diharapkan dapat mengimplementasikan pendidikan vokasi dan menyerap ribuan tenaga kerja Indonesia.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Apr 2018, 15:27 WIB
Diterbitkan 19 Apr 2018, 15:27 WIB
Pelatihan Vokasi Pilar Kebijakan Pemerataan Ekonomi
Pelatihan Vokasi Pilar Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi bersama tiga menteri untuk membahas implementasi peta jalan (roadmap) pendidikan vokasi di Indonesia. Ketiga menteri itu, antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, serta Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani 

Menteri Tenaga Kerja, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, pendidikan vokasi tidak lagi difokuskan hanya untuk sektor industri. Ke depan, ada enam sektor yang akan didorong melakukan vokasi antara lain, sektor manufaktur, agribisnis, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran.

"Kalau industri kan kita sudah ada. Ke depan akan ada kesehatan, agrobisnis, pariwisata, manufaktur, pekerja migran, dan ekonomi digital," ujar Hanif Dhakiri usai mengikuti rapat koordinasi terkait implementasi vokasi di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/4/2018).

Keenam sektor tersebut diharapkan dapat banyak menyerap tenaga kerja setiap tahunnya. Dengan rincian, manufaktur sebesar 575.000 pekerja, agribisnis 195.843 pekerja, pariwisata 3.333 pekerja, tenaga kesehatan 6.018 pekerja, ekonomi digital 5.172 pekerja, dan pekerja migran sebesar 243.265.

Hanif menjelaskan, terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi yaitu peningkatan kualitas, pemenuhan kuantitas, serta persebaran tenaga kerja berkompeten di berbagai daerah.

"Maka peran pemerintah daerah menjadi penting untuk mendukung pelatihan atau pendidikan vokasi ini. China itu dahsyat karena ketiga hal tersebut," jelasnya.

 

Selanjutnya

Diklat Vokasi
Diklat Vokasi

Hanif menambahkan, implementasi roadmap vokasi perlu dilakukan untuk memetakan penyediaan tenaga kerja berkompeten disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan. Namun demikian, roadmap vokasi tersebut masih terus dimatangkan bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Vokasi ini kita terus matangkan roadmap-nya yang lintas kementerian. Ada di bawah Pak Menko Perekonomian dan bu Menko PMK. Intinya kita ingin menyeimbangkan betul sisi supply dan demand-nya. Jadi kita ingin investasi melalui pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan di pasar kerja," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya