BTN Siap Dukung Program DP 0 Persen untuk PNS dan TNI-Polri

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyatakan kesiapan mendukung program uang muka (down payment/DP) 0 persen kredit rumah PNS dan TNI-Polri. Itu karena program ini dinilai bisa mendongkrak penjualan rumah hingga melebihi target pemerintah satu juta unit.

"Saya kira tahun ini penjualan rumah sudah akan melebihi satu juta, yang nantinya akan dikoordinasi oleh pemerintah yaitu Kementerian PUPR. Dengan program DP 0 persen ini maka pencapaiannya bisa di atas satu juta," kata Direktur Utama Bank BTN Maryono dalam kterangannya, Minggu (22/4/2018).

Maryono menambahkan Bank BTN akan berkontribusi dan mendukung penuh dalam program DP 0 persen tersebut, karena ini merupakan salah satu program pemerintah yang sangat strategis untuk memberikan kemudahan bagi PNS, TNI dan Polri dalam memiliki rumah.

Selain itu, langkah ini juga akan mempercepat realisasi program satu juta rumah yang diinisiasi oleh Pemerintahan Jokowi-JK dan sangat berhubungan dengan bisnis Bank BTN.

"Program satu juta selama tiga tahun ini konsentrasinya adalah rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan program ini nantinya akan ditingkatkan untuk masyarakat non-MBR khususnya untuk PNS, TNI, Polri yang akan diberikan kemudahan dan fasiltas sehingga akan memudahkan percepatan untuk program satu juta rumah," tambah Maryono.

Menurut Maryono, dengan angsuran yang bisa mencapai 30 tahun dengan melibatkan PT Taspen (Persero), bunga KPR-nya bisa lebih rendah dibandingkan bunga KPR komersial pada umumnya. Selain itu perlu juga dilakukan kajian bersama dengan BP Tapera mengenai skema untuk meringankan uang muka KPR rumah PNS, TNI dan Polri ini.

"Skema Tapera ada dua yaitu bisa membantu uang muka debitur seringan mungkin dan bisa membantu perbankan dalam menetapkan suku bunga yang lebih rendah, karena nantinya tidak menggunakan dana APBN seperti fasilitas MBR," paparnya.

Lebih lanjut, meski masih dalam tahap kajian mengenai skema yang akan diimplementasikan dalam program tersebut, namun plafon yang diberikan bisa mencapai Rp 1 miliar.

Penggunaan kredit perumahannya pun bisa untuk landed maupun apartemen, yang nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

"Kita lihat banyak pegawai negeri yang golongan eselon satu dan dua banyak yang belum memiliki rumah," Maryono mengakhiri.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) atau yang biasa dikenal dengan PNS, anggota TNI dan Polri. Termasuk dalam hal skema tanpa uang muka (down payment/DP).

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan, PT Taspen, PT Asabri hingga bank-bank BUMN yang tergabung dalam himpunan bank milik negara (Himbara) siap mendukung program pemerintah ini.

Bahkan, lanjut dia, BUMN-BUMN tersebut tengah menyelesaikan skema pembiayaan dan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi para ASN, TNI dan Polri.

"Skemanya nanti finalisasi dari Taspen sama Asabri, sama bank-bank Himbara juga bisa melakukan seperti itu," ujar dia dalam acara peringatan ulang tahun Taspen di Jakarta, Minggu (22/4/2018).

‎Menurut Gatot, skema tersebut menyangkut soal uang muka dan tenor KPR yang diberikan kepada para abdi negara ini.

"Kalau dari sisi skema yang ada dari perbankan kan juga siap. Tinggal Dp sama tenornya bisa diatur, yang bersangkutan sampai pensiun bisa nyicil," lanjut dia.

Hal-hal tersebut kini tengah dibahas secara detail, sebelum nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) lanjutan.

"Sedang dibahas, jadi skema yang ada sudah dirataskan. Jadi, tinggal mau didetailkan. Mereka akan tindaklanjuti dan ada ratas (rapat terbatas) lagi," tandas dia.

Tonton Video Ini: