Menteri Rini Tegaskan Obrolan Pembagian Saham dengan Bos PLN bukan Jatah Pribadi

Dengan bernegosiasi tentang pembagian saham, Menteri Rini mengatakan hal itu juga demi kemajuan BUMN tersebut.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 03 Mei 2018, 13:05 WIB
Diterbitkan 03 Mei 2018, 13:05 WIB
Menteri BUMN Rini Soemarno.
Menteri BUMN Rini Soemarno. (Dok Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Rini Soemarno membenarkan jika ada pembicaraan dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengenai rencana pembagian saham di salah satu proyek.

Namun, dia menegaskan jika konteks pembicaraan tersebut benar-benar membahas porsi saham milik BUMN, bukan untuk pribadi ataupun pihak-pihak tertentu.

Menurut dia, pembahasan mengenai porsi saham BUMN di salah satu proyek menjadi hal yang krusial karena segala macam ekspansi bisnis BUMN menjadi tanggung jawabnya.

"Kami memang ada pembicaraan mengenai proyek yang meminta BUMN untuk ambil alih, misalnya 80 persen ke atas. Kita harus ikut punya saham untuk menjaga kinerja BUMN itu sendiri," kata Rini di Gedung Bank Indonesia, Kamis (3/5/2018).

Apalagi BUMN yang dilibatkan adalah sekelas PLN dan Pertamina. Dengan bernegosiasi tentang pembagian saham tersebut, Rini mengatakan hal itu juga demi kemajuan BUMN tersebut.

Terkait viralnya rekaman suara antara dirinya dengan Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang digambarkan bagi-bagi fee atau jatah soal proyek penyediaan energi, dia merasa dirugikan.

Sebab itu Rini mengaku sudah menunjuk kuasa hukum untuk melaporkan hal itu ke pihak Kepolisian sejak Senin lalu.

"Saya dirugikan dan nama saya dicemarkan karena yang beredar itu sudah dipotong-potong dengan tujuan tertentu. Karena saya selama 3,5 tahun ini terus perjuangkan BUMN," tegas Rini.


Rekaman Bagi-Bagi Jatah Menteri Rini dan Bos PLN Viral, Ini Reaksi Jokowi

Menteri BUMN Rini Soemarno menjalankan program Padat Karta Tunai di Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (24/3/2018). (Foto: Dok Humas BUMN)
Menteri BUMN Rini Soemarno menjalankan program Padat Karta Tunai di Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (24/3/2018). (Foto: Dok Humas BUMN)

Rekaman suara antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Sofyan Basir soal bagi-bagi jatah (fee) viral di media sosial (medsos).

Rekaman percakapan ini mengundang reaksi dari berbagai kalangan, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun Jokowi enggan berkomentar panjang lebar sebelum kasus ini terang benderang.

"Saya tidak mau komentar sebelum semuanya jelas," ucap dia usai menghadiri acara Musrenbangnas RKP 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku belum mendengar soal rekaman pembicaraan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

Luhut menyatakan, dirinya belum mendengar rekaman tersebut. "Saya enggak tahu, belum dengar," ujar dia dalam acara Musrembangnas 2018.

Terkait dengan nama-nama yang disebut dalam rekaman tersebut, Luhut juga mengaku tidak tahu. "Saya enggak tahu," lanjut dia.

Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno juga masih enggan berkomentar banyak mengenai rekaman tersebut. Terkait dengan jalur hukum yang akan ditempuh, Rini menyatakan akan melihat waktu dan situasi yang tepat. "Lihat saja nanti, tunggu saja," tandas dia.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya