Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Kerja Sama RI dan Jepang Sudah Berjalan 60 Tahun, Apa Hasilnya?

Kementerian PUPR menyatakan kerja sama Indonesia-Jepang selama 60 tahun telah membuahkan hasil. Apa saja?

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 15 Mei 2018, 14:47 WIB

Diterbitkan 15 Mei 2018, 14:47 WIB

Sabo Dam Kali Woro (Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai, kerja sama Indonesia-Jepang yang telah berlangsung selama 60 tahun turut memberikan manfaat berupa pengembangan kapasitas para tenaga ahli konstruksi dalam negeri.

"Kerja sama dalam pembangunan infrastruktur (Indonesia-Jepang) tidak hanya memberi manfaat pada hadirnya infrastruktur fisik semata, namun juga manfaat bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ahli teknologi dan lahirnya institusi baru," kata Kepala Balitbang Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Dia mencontohkan, kerja sama pembangunan infrastruktur beberapa bendungan pada periode 1960-1970 di Jawa Timur yang juga turut meningkatkan kemampuan insinyur Indonesia. Kesepakatan kerja itu pun berhasil menelurkan Perum Jasa Tirta 1 yang mengelola Daerah Aliran Sungai Brantas, serta berdirinya PT Indra Karya sebagai BUMN jasa konsultansi bidang sumber daya air.

Adapun saat ini, nilai kerja sama infrastruktur kedua negara yang diwakilkan oleh Kementerian PUPR dan Japan International Cooperation Agency (JICA) bernilai sebesar USD 1,1 miliar.

Lebih lanjut, Danis menjelaskan seputar kerja sama spesifik lainnya dalam hal pembangunan Sabo Dam untuk menahan aliran banjir lahar erupsi gunung berapi. Hasilnya, telah dibentuk Balai Sabo di Yogyakarta sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi Sabo, serta berdirinya 646 bangunan Sabo Dam di seluruh nusantara.

Berbagai kerja sama lainnya pun terus digalakkan, mulai dari pembangunan di sektor jalan tol hingga Jakarta Sewerage System (JSS). Danis menambahkan, Jepang juga berpengalaman dalam pembangunan terowongan tol yang panjang, sehingga diharapkan ada alih pengetahuan dan teknologi.

"Kerja sama dalam pembangunan terowongan dengan Jepang dapat dikembangkan lagi, misalnya membentuk training center khusus terowongan. Hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan terowongan di masa depan. Saat ini, jumlah terowongan belum terlalu banyak," tutur dia.

Menteri PUPR: Jalur Tol Trans Jawa Sudah Bisa Dilalui pada Mudik 2018

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersangka Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudy Erawan di KPK, Jakarta, Senin (14/5) (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan Tol Trans Jawa sudah bisa dilalui pada musim mudik Lebaran 2018 ini. Namun memang, sebagian masih akan beroperasi secara fungsional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR menargetkan keseluruhan ruas di Tol Trans Jawa sudah dapat beroperasi seutuhnya pada tahun ini dan bisa dilalui untuk rute mudik.

"Tol Trans Jawa 2018 ini sudah nyambung semua dan beroperasi. Kalau mudik mungkin baru bisa dilalui, fungsional istilahnya," ucapnya, seperti ditulis pada 11 April 2018.

"Tapi sudah bentuk jalan tol, bukan darurat kayak dulu lagi," kata dia.

Dia menegaskan, salah satu ruas dari Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) yang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan diresmikan kembali dalam waktu dekat.

"Kalau tol di Medan sudah sebentar lagi, Mei nanti bisa diresmikan lagi yang antara Tebing Tinggi," ujar dia.

Untuk diketahui, seksi 3, 4, 5, dan 6 Tol MKTT telah beroperasi pada 2017. Rencananya, dua seksi sisa, yakni seksi 1 dan 2 juga akan mulai dioperasikan.

Lanjutkan Membaca ↓