Angka Kemiskinan Ditargetkan Turun Jadi 9,3 Persen di 2019

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan angka kemiskinan pada Maret 2019 turun menjadi 9,3 persen. Saat ini, angka kemiskinan berada di level 9,82 persen.

‎"Pada Maret 2019, pemerintah berharap, prosentase angka kemiskinan di Indonesia kembali menurun signifikan menjadi 9,3 persen," ujar ‎Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin (30/7/2018).

‎Agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif, Kemensos telah menggelar sejumlah upaya. Salah satunya kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS) yang berlangsung paling sedikit seminggu sekali secara efektif.

Tujuannya, kata Harry, untuk memastikan bantuan sosial (bansos) yang diterima itu dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi keluarga, biaya kebutuhan pendidikan anak-anak dan tambahan modal usaha ekonomi produktif.

“Indeks bansos PKH (program keluarga harapan) 1,89 juta per tahun tidak besar hanya menambah 8 persen dari pengeluaran konsumsi per kapita. Idealnya antara 25 sampai dengan 40 persen," kata dia.

Indikator keberhasilan dari bansos ini, tampak dari perubahan sikap dan perilaku keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang akan mengarah pada kemandirian dan adanya peningkatan produktivitas secara ekonomi.

“Kini ada PKH sebanyak 10 juta KPM, dengan pendamping sebanyak 40.225 orang. Sehingga, dapat dipastikan itu mendorong keluarga penerima manfaat PKH menjadi sejahtera sehingga keluar dari perangkap kemiskinan,” ungkap dia.

Menurut dia, pada 2017 ada 320 ribu KPM y‎ang telah naik kelas menjadi sejahtera mandiri. “Lebih dari 80 persen penerima PKH sekarang telah menjadi pelaku usaha ekonomi produktif, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan,” tandas dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan penduduk Indonesia per Maret 2018 sebesar 9,82 persen atau mencapai 25,95 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah sejak tahun 1998.

Kepala BPS Suhariyanto meminta Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Menurut dia, komponen bahan pangan merupakan faktor dominan penyebab kemiskinan.

Berdasarkan data BPS, sekitar 73,48 persen garis kemiskinan ditentukan oleh pergerakan harga bahan pangan. Sementara sisanya atau sekitar 17 persen, ditentukan oleh non makanan.

"Komoditas yang besar pengaruhnya beras di posisi pertama. Ini selalu terjadi dari waktu ke waktu," ungkapnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat, Jakarta, Senin (30/7).

Karena itu, dia menegaskan stabilitas harga dan pasokan beras harus betul dijaga. Harga beras maupun bahan pangan lain yang bergejolak akan mempengaruhi tingkat kemiskinan penduduk Indonesia secara signifikan.

"Ini perlu menjadi catatan karena fluktuasi harga beras akan berpengaruh besar kepada kemiskinan karena persentase pengaruh beras daripada kemiskinan itu cukup besar. Kita lihat komposisi garis kemiskinannya," tandasnya.