Jaga Angka Kemiskinan Rendah, RI Harus Bebas dari Krisis

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, untuk menjaga angka kemiskinan tetap rendah, maka Indonesia harus bebas dari krisis ekonomi. Menurut dia, Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada 1998 dan menyebabkan angka kemiskinan anjlok.

Setelah 20 tahun reformasi 1998, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga mencapat satu digit, tepat di angka 9,85 persen.

"Ekonomi kita harus bebas dari krisis, jangan sampai kena krisis seperti 1988. Saat 1988, angka kemiskinan kita mendekati saat 1970-an. Kita masih ada yang rentan miskin dan ini gampang kembali miskin kalau ada krisis," ujar dia di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (30/7/2018).‎

Bambang menjelaskan faktor-faktor pendorong penurunan tingkat kemiskinan, penurunan ketimpangan yang ditandai dengan Gini Rasio yang membaik, serta strategi khusus dalam penganggulangan kemiskinan untuk 2018.

Jika dilihat dari dinamika tingkat kemiskinan pada periode 2009-2017, lanjut dia, kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari di perkotaan. Pada September 2017, kemiskinan di perdesaan sebesar 13,47 persen atau 16,31 juta jiwa. Sedangkan di perkotaan 7,26 persen atau 10,27 juta jiwa.

"Pada periode 2010-2014, tingkat penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari di perkotaan. Namun pada tahun 2014-2016, penurunan kemiskinan di perdesaan mengalami perlambatan, bahkan terjadi peningkatan angka kemiskinan pada periode 2014-2015. Kembali mengulang tren pada periode 2010-2014, pada periode 2016-2017 terjadi penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari perkotaan," jelas dia.

Bambang mengatakan, terdapat tiga faktor pendorong penurunan kemiskinan pada 2017. Pertama, inflasi terjaga stabil dalam rentang target 4,0 plus minus 1 persen. "Dalam kurun waktu Maret-September, inflasi umum dapat dijaga pada tingkat 1,45 persen. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga pada saat hari raya lebaran, terutama pada komponen makanan," ungkap dia.

Kedua, meningkatnya upah riil buruh tani sebesar 1,05 persen dalam enam bulan terakhir. "Kemiskinan di perdesaan paling banyak dari buruh tani. Dengan adanya perbaikan upah riil buruh tani akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di perdesaan,” kata dia.

Ketiga, integrasi program-program penanggulangan kemiskinan, seperti perbaikan basis data dan penyaluran non tunai melalui satu kartu. Kemudian, penyaluran PKH yang terintegrasi dengan bantuan lain, reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran dan optimalisasi penggunaan dana desa.

“Kalau kita lihat perkembangan 2014-2017, garis kemiskinan naik karena ada inflasi. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga inflasi. Kalau inflasi tidak dijaga dan garis kemiskinan naiknya lebih tajam, maka akan semakin sulit untuk mengurangi kemiskinan,” tandas dia.