Jokowi Blak-Blakan Soal Pencapaian Ekonomi RI Terkini

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa ekonomi RI terus tumbuh di angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Bahkan di saat ketidakpastian ekonomi global, pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi dan menurunkan angka kemiskinan. 

Jokowi bercerita, pertumbuhan ekonomi RI di kisaran 5 persen per tahun. Inflasi juga terjaga di angka 3,5 persen.

“Bahkan realisasi inflasi Juni 2018 berhasil ditekan pada angka 0,59 persen atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir,” jelas dia di acara Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya.

Angka pengangguran terbuka turun menjadi tinggal 5,13 persen pada Februari 2018. Untuk pertama kalinya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82 persen pada Maret tahun 2018.

“Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59 juta atau 11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret tahun 2018,” jelas presiden.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah telah memperluas cakupannya, dari hanya 2,7 juta keluarga di tahun 2014 menjadi hampir 6 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2016 dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018.

Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa pada 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada bulan Mei 2018. Total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri telah mencapai lebih dari 199 juta orang dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya.

Jokowi melanjutkan, keadilan ekonomi sangat menjadi perhatian serius dari pemerinta, terutama keadilan bagi 40 persen lapisan masyarakat di bawah.

“Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389. Tapi, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti,” kata dia.

Saat ini, Jokowi melanjutkan, pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan.

Pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

Langkah percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya.

Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat.