Usai Kuasai Saham Freeport, RI Harus Siapkan Tenaga Ahli Teknologi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sukses bernegosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk melepas mayoritas sahamnya ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Alhasil, kepemilikan saham Indonesia pada perusahaan yang mengelola pertambangan emas terbesar di dunia itu mencapai 51,23 persen atau jauh meningkat dari 9,36 persen.

“Ketua DPR mengapresiasi pemerintah yang telah berhasil mengakuisisi saham mayoritas PTFI melalui Inalum sehingga menaikkan porsi kepemilikan dari 6,36 persen menjadi 51,23 persen,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Namun, kata Bambang, akuisisi mayoritas saham PTFI saja belum cukup. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus menindaklanjutirnya dengan mengerahkan para ahli.

Bambang berharap agar Indonesia bisa sepenuhnya mengelola operasional PTFI. “Meminta Kementerian ESDM untuk mempersiapkan ahli teknologi guna mengimbangi divestasi saham sebesar 51,23 persen,” pintanya.

Selain itu, dia mengingatkan pentingnya kepastian hak dan pelibatan pemerintah daerah (pemda) di Papua terkait saham PTFI.

“Agar masyarakat Papua dapat memperoleh manfaat maksimal dari perolehan saham PTFI sebesar sepuluh persen,” katanya.

Dia menambahkan, hal tak kalah penting, harus ada alih teknologi agar anak-anak bangsa bisa sepenuhnya mengelola tambang emas di Grasberg, Papua.

“Mengimbau Pemda Papua untuk memberikan sosialisasi, mempersiapkan/memfasilitasi, dan memberikan dukungan anggaran kepada seluruh putra-putri terbaik Papua agar dapat menguasai teknologi guna meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola manajemen PTFI,” ujarnya.

‎PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan Freeport McMoran Inc (FCX) akan menyusun komposisi manajemen PT Freeport Indonesia secara bersama.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kedua perusahaan akan menentukan manajemen setelah 51 persen saham Freeport Indonesia resmi dimiliki Inalum.

"Jadi kita akan pilih bersama," kata dia di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (28/9/2018).

‎Menurut Budi, pemilihan bersama manajemen atau Direksi Freeport Indonesia merupakan upaya, untuk menjaga situasi antar kedua belah pihak tetap kondusif. Pasalnya, jika terjadi perselisihan akan mengganggu kegiatan operasi.

"Kita akan pilih bersama-sama. Kita perhatikan yang terbaik supaya jangan terganggu," tutur dia.

Budi mengungkapkan, kegiatan produksi pertambangan harus berjalan‎. Hal ini untuk menciptakan kepercayaan penyedia dana pinjaman untuk membeli saham Freeport Indonesia.

"Karena banyak proses pengambilalihan itu, teman-teman tahu sendiri kalau nggak mulus produksinya turun. Itu yang ingin kita pastikan tidak terjadi. Apalagi kita pinjam," dia menandaskan.