Sandiaga Uno Klaim Bangun Tol Cipali Tanpa Utang, Benarkah?

Liputan6.com, Jakarta - Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) kembali mendapat sorotan pada awal 2019. Ini lantaran calon wakil presiden urut 02, Sandiaga Uno menyatakan kalau membangun tol Cipali itu tanpa utang.

"Saya sudah membangun Cikopo-Palimanan 116 kilometer tanpa utang sama sekali. Sudah dibuktikan, dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan Pak Darmin (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) sudah mengakui juga," klaim Sandiaga Uno, Rabu 2 Januari 2019.

Saat ini pemerintah gencar membangun infrastruktur di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas, daya saing dan memeratakan pembangunan.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menuturkan, pembangunan infrastruktur sepanjang 2014-2019 butuh biaya Rp 5.000 triliun. Pendanaan tersebut tidak hanya dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPTJ), Herry TZ menuturkan, ada sejumlah alternatif pembangunan infrastruktur terutama jalan tol yang telah dilakukan. Pembiayaan infrastruktur itu antara lain:

1.Pemerintah dengan APBN bisa rupiah murni atau utang.

2. Kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pembayaran dari pendapatan seperti jalan tol.

3. KPBU ketersediaan layanan (availability payment). Jadi badan usaha pelaksana membangun terlebih dahulu, dibayar pemerintah secara diangsur sesuai ketersediaan layanan.

"Cipali itu skema kedua. Badan usaha jalan tol (BUJT) membangun selanjutnya dibayar dari pendapatan tol," ujar Herry saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (3/1/2019).

Oleh karena itu, pemerintah tidak mengandalkan pembangunan infrastruktur dari utang saja. Apalagi menurut Herry, pembiayaan infrastruktur dengan memakai skema kerja sama pemerintah dan badan usaha telah dilakukan sejak 1990.

Untuk pembiayaan pembangunan jalan tol tersebut umumnya dilakukan dengan pakai skema kedua. Oleh karena itu, Herry menuturkan, pembiayaan infrastruktur tol tanpa utang dapat saja dilakukan.

"Skema dua itu sejak tahun 1990-an. Skema ketiga mengacu pada perpres 38 tahun 2015. Contohnya palapa ring, jalan nontol masih persiapan, jalan tol dukungan pemerintah tapi tidak jadi, dan sektor lain yang masih dalam persiapan,” tutur dia.

Adapun pembangunan Cipali tersebut dilakukan oleh PT Lintas Marga Sedaya (LMS) dengan komposisi pemegang saham adalah PLUS Express Berhad anak perusahaan UEM Group Berhad asal Malaysia sebesar 55 persen dan PT Baskhara Utama sebesar 45 persen.

Nah, PT Baskhara Utama Sedaya ini merupakan konsorsium yang terdiri dari PT Interra Indo Resourves, PT Bukaka Teknik Utama, dan PT Baskhara Lokabuana.

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk ini memiliki kepemilikan tidak langsung di PT Interra Indo Resources yang bergerak di jasa investasi ini sebesar 99,99 persen.

Berdasarkan data RTI, Sandiaga Uno memiliki saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk sebesar 24,79 persen per 31 Oktober 2018.

Total investasi tol tersebut Rp 12,56 triliun. Adapun pembiayaan pembangunan tol Cipali dengan komposisi ekuitas dan utang dengan rasio 30:70. Masa konsesi tol 35 tahun.

Sebelumnya, berdasarkan berita Liputan6.com pada 26 Juni 2013, PT Lintas Marga Sedaya (LMS) mencairkan pinjaman sindikasi perbankan senilai Rp 1 triliun untuk pembangunan Tol Cipali yang dahulu bernama Cikapali (Cikampek-Palimanan). (Baca juga: Proyek Tol Cikampek-Palimanan Terima Dana Segar Rp 1 Triliun)

Pencairan kredit tahap pertama ini merupakan bagian dari kredit sindikasi 22 bank yang dipimpin PT BCA Tbk bersama Bank DKI dengan komitmen pinjaman Rp 8,8 triliun.

Presiden Direktur LMS, Muhammad Fadzil menuturkan, pencairan kredit dari perbankan nasional ini menjadi bukti dari komitmen LMS untuk mempercepat pembangunan jalan tol Cipali. Proyek jalan tol sepanjang 116 km ini diharapkan selesai dan dapat beroperasi pada 2015.

"Kami menyadari bahwa proyek tol Cipali ini sangat strategis untuk mendorong ekonomi nasional dan menciptakan manfaat ekonomi yang tinggi bagi masyarakat di sekitar proyek tol. Oleh karena itu, kami berharap dukungan seluruh pihak agar pembangunan ini dapat segera selesai," kata Fadzil di Jakarta, Rabu 26 Juni 2013.

Saat dikonfirmasi mengenai komposisi pendanaan pembangunan jalan tol Cipali, Wakil Direktur Utama LMS, Hudaya Arryanto belum membalas pesan singkat dan menjawab telepon dari Liputan6.com.

Seperti diketahui, pembangunan tol Cipali  ternyata tak hanya menjadi tol terpanjang di Indonesia, tapi perjalanan pembangunannya juga melewati proses yang panjang.

Mengutip berita Liputan6.com pada Juni 2015, ide pembangunan tol yang merupakan bagian dari Tol Trans Jawa tersebut sudah ada sejak kepemimpinan Presiden Soeharto. Hal itu tercatat di data Dinas Bina Marga Kabupaten Subang sejak 1996. Akan tetapi, sayang proyek itu terhenti akibat krisis moneter pada 1998.

Proses pembangunannya tak ada kemajuan di era Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati. Di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru mulai pembangunan tol yang dahulu bernama Cikampek-Palimanan (Cikapali).

Kementerian PUPR di bawah pimpinan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meresmikan pencanangan pembangunan tol tersebut pada 8 Desember 2011.

Kemudian di masa pemerintahan Joko Widodo(Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) gencar membangun proyek infrastruktur termasuk tol Cipali. Akhirnya pembangunan tol Cipali selesai pada 2015.

Tol Cipali memiliki panjang 116,7 KM. Pembangunan Tol Cipali dimulai pada Februari 2013, dan selesai dalam waktu dua tahun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tol tersebut pada 13 Juni 2015.

Tol Cipali ini dilengkapi 99 jembatan, tujuh pintu masuk dan keluar, rest area, SPBU dan lainnya.Tol ini melewati lima kabupaten di Jawa Barat antara lain Kabupaten Purwakarta, Subang, Indramau, Majalengka, dan Cirebon.

Dengan beroperasinya tol ini mengurangi jarak tempuh jalur Pantura sepanjang 40 KM dan kurangi waktu tempuh selama kurang lebih 1,5 jam.

Usai diresmikan pada 2015, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk melalui anak usahanya PT Interra Indo Resource menjual saham dalam PT Lintas Marga Sedaya. Penjualan itu dilakukan pada 17 Januari 2017.

"Berdasarkan dokumen transaksi tertanggal 17 Januari 2017, perseroan selaku penjualan melakukan satu paket transaksi penjualan kepada PT Astratel Nusantara selaku pembeli, berupa pengalihan atas 40 persen saham dalam PT Baskhara Utama Sedaya (BUS) yang dimiliki secara tidak langsung oleh perseroan melalui anak usahanya PT Interra Indo Resources," tulis manajemen Saratoga seperti dikutip dari laman Saratoga.

Selain itu, perseroan juga mengalihkan piutang terhadap BUS dengan nilai Rp 900,11 miliar. BUS merupakan pemegang 45 persen saham di PT Lintas Marga Sedaya yang merupakan perusahaan pemilik konsesi ruas jalan tol. Manajemen Saratoga menyatakan kalau tujuan transaksi itu divestasi untuk menyelesaikan siklus investasi perseroan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: