Janji Prabowo Naikkan Gaji PNS Bukan Hal Baru

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adinegara, turut menanggapi pernyataan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat Kamis malam lalu.

Dalam debat tersebut, Prabowo mengatakan akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika terpilih nanti. Hal ini kata dia, untuk menekan tindak pidana korupsi.

Bhima mengatakan, rencana Prabowo untuk menaikkan gaji PNS bukanlah sebuah program yang tergolong baru. Sebab sudah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya (pemerintah Jokowi).

"Kalau hanya janji naikan pendapatan ASN maka tidak ada bedanya dengan Pemerintahan era Jokowi yang sudah lakukan itu," kata dia, Jumat (18/1/2019).

Pemerintah sesungguhnya sudah memberikan alokasi anggaran yang cukup besar untuk belanja pegawai, salah satunya untuk gaji ASN.

"Pemerintah sebenarnya sudah memberikan alokasi yang cukup besar untuk belanja pegawai di APBN. Porsi belanja pegawai pada APBN 2019 mencapai 23,3 persen dari total belanja pemerintah," kata dia.

Kenaikan belanja modal ini, kata dia pun menunjukkan tren kenaikan yang naik signifikan dalam 5 tahun terakhir.

"Trennya juga naik signifikan sebesar 56,5 persen dalam 5 tahun terakhir mengalahkan belanja modal yang naik 28,5 persen," tandasnya.

Reporter : Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo sedang mempertahankan kursi presiden di panggung debat pertama calon presiden 2019. Sejatinya debat ini membahas HAM, tetapi Prabowo Subianto menyerempet isu gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), yang salah satunya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Prabowo percaya bahwa gaji yang rendah menyebabkan korupsi. Para birokrat pun terbuai melakukan tindak pidana karena khawatir mengenai tidak memiliki uang yang cukup di masa depannya. 

"Tetapi ada ketakutan pada masa depan mereka (aparatur negara), jadi disitulah terjadi sikap ragu-ragu, dan sikap tidak kuat mendapat godaan, tawaran-tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat, kepentingan umum," jelas Prabowo.

Setelah memperbesar gaji ASN melalui menaikkan tax ratio dari 10 persen ke 16 persen, setelahnya Prabowo berjanji akan mengawasi mereka dengan seluruh instrumen dan senjata yang tersedia. Ia pun ingin koruptor untuk dikirim ke pulau terpencil dan dihukum menambak pasir secara terus-menerus.

Presiden Jokowi tidak setuju mengenai naiknya gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia percaya gaji sudah cukup besar, dan terus memperbaiki sistem merupakan kunci yang diperlukan.

"Saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Kita tahu gaji ASN kita sekarang sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting adalah perampingan birokrasi, ada merit system. Rekrutmen putra-putri terbaik, mutasi sesuai kompetensi, integritas, prestasi, rekam jejak," ujar Jokowi.

Selain PNS, para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga mendapatkan gaji sesuai PNS. Para PPPK juga akan mendapatkan tunjangan sesuai PNS.