Liputan6.com, Jakarta Ekonom di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan kerugian penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak Maret sampai Oktober 2024 mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa perkiraan itu berdasarkan hitungan dari asumsi rata-rata gaji pokok ASN sebesar Rp 3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun.
Advertisement
Baca Juga
Asumsi juga diambil dari 80% gaji pokok, dikurangi pajak dan ditambah berbagai tunjangan sehingga didapatkan sekitar Rp 3 juta per bulan.
Advertisement
"Kalau ada 9 bulan penundaan pengangkatan CPNS ya artinya ada potensi pendapatan per orang ASN yang hilang sebesar Rp 27 juta. Sementara ada 250.407 formasi yang dibutuhkan baik di pusat dan daerah," ungkap Bhima di Jakarta, dikutip Selasa (11/3/2025).
"Dari sisi total pendapatan ASN yang berpotensi hilang akibat penundaan pengangkatan sebesar Rp 6,76 triliun," terangnya.
Sementara dampak berganda yang hilang karena penundaan pengangkatan CPNS, Bhima mengungkapkan, bisa lebih besar lagi ke total ekonomi.
"Ini sedang kami hitung," katannya.
Tertundanya pengangkatan CPNS menyebabkan status calon ASN hingga 9 bulan, mengingat sebagian sudah resign juga dari pekerjaan sebelumnya.
"Padahal fungsi pembukaan CPNS itu iuga untuk menyerap tenaga kerja disaat kondisi swasta sedang lesu, banyak PHK," ujar Bhima.
Bhima menilai, indikasi penundaan pengangkatan CPNS dikarenakan tiga faktor.
"Pertama, anggaran pemerintah dalam bentuk cash atau tunai mulai menurun tajam, terutama akibat Coretax dan rendahnya penerimaan pajak tahun ini. Jadi belanja pegawai nya dihemat. Kedua, efek efisiensi anggaran untuk MBG dan program prioritas berdampak ke alokasi belanja pegawai," paparnya.
"Apalagi efisiensi APBN juga ditujukan untuk modal Danantara, pasti ganggu pos belanja lainnya. Ketiga, buruknya perencanaan karena formasi CPNS 2024 dibuka sebelum jalannya pemerintahan baru. Kebutuhan berubah, tapi sudah rekrut pegawai pemerintah akhirnya missmatch dengan kebutuhan," imbuh Bhima.
BKN Minta Kementerian dan Lembaga Beri Penjelasan Pengunduran Pengangkatan CASN 2024
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrullah, meminta seluruh kementerian, lembaga, pemerintah dan daerah memberikan penjelasan kepada para Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang telah dinyatakan lolos seleksi CPNS 2024.
Pemerintah telah menjadwalkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara serentak pada 1 Oktober 2025, sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diangkat pada 1 Maret 2026. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas kepada para CASN sangat diperlukan agar mereka tidak mengalami kebingungan terkait proses ini.
"Bapak dan Ibu-Ibu para kepala instansi atau melalui BKD, BKP SDM dan Biro SDM kita harapkan, kami minta segera memberikan penjelasan memanggil boleh secara langsung kalau yang jumlahnya sedikit atau lewat Zoom dengan cara rapat daring seperti ini para calon ASN-nya, PPPK dan CPNS-nya untuk diberikan pemahaman tentang bagaimana pemerintah sedang melakukan pengangkatan serentak," kata Zudan di YouTube BKN, Senin (10/3/2025).
Advertisement
Kesempatan Terakhir
Lebih lanjut, Zudan menekankan jumlah CASN yang tengah diproses saat ini sangat besar, mencapai 1,2 juta orang. Meskipun demikian, pemerintah memastikan bahwa seluruh calon ASN yang telah dinyatakan lolos akan mendapatkan kepastian pengangkatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Dia juga meminta agar para instansi memberikan arahan kepada para CASN mengenai masa kerja yang panjang sebagai ASN, serta memahami bahwa pemerintah tengah melakukan langkah besar dalam menata sistem kepegawaian.
Menurutnya, proses penataan honorer yang sudah berlangsung sejak 2005 hingga kini belum tuntas, dan tahun 2025 ini menjadi kesempatan terakhir untuk menyelesaikannya.
"Mudah-mudahan ini selesai, tidak ada lagi honorer-honorer. Inilah tahun terakhir kita melakukan penataan ASN yang bersumber dari honorer. Selanjutnya kita akan banyak berfokus kepada yang fresh graduate. Jadi tolong Bapak dan Ibu dari kepala instansi untuk memanggil calon ASN-nya, diberikan pemahaman, diberikan penguatan," tutup Zudan.
