7 Janji Jokowi di 2014 dan Hasilnya

Liputan6.com, Jakarta - Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo, kembali maju untuk mempertahankan kursi kepresidenan. Janji-janji baru pun dibuat Jokowi dan digemakan tim sukses. Sekarang, presiden berjanji fokus ke bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

Pada periode pertama, Jokowi memang fokus ke bidang infrastruktur, sehingga mendapat kritikan mengabaikan aspek-aspek SDM. Walau ada janji baru, bagaimana nasib janji Jokowi pada tahun 2014? Ada janjinya soal tak pinjam utang, subsidi, hingga elektrifikasi. 

Untuk lebih jelasnya, berikut Liputan6.com rangkuman 7 janji dari Presiden ketujuh Joko Widodo dari dokumen visi-misinya 5 tahun lalu dan realisasinya:

"Pengembangan sistem transportasi umum massal terintegrasi yang berimbang baik di lautan, udara maupun darat."

Bila melihat kerja Jokowi, yang pertama perlu dilihat adalah infrastruktur yang menjadi andalan pemerintah. Untuk janji ini, pemerintah berhasil memberi hasil riil.

Pada jalur darat, Pemerintahan Jokowi juga membangun jalur kereta api sepanjang 754,59 km spoor dan peningkatan dan rehabilitasi jalur sepanjang 413,6 km spoor. Di luar Jawa, pembangunan tol, jalur kereta, dan pelabuhan juga digencarkan, seperti di kota Makassar di mana akan ada jalur yang menghubungkan Makassar dan Parepare.

Ada pula tol Trans Jawa yang jalurnya sepanjang sekitar 1.001,43 kilometer sudah diresmikan pada akhir tahun 2018. Jasa Marga menyebut tol ini mempersingkat waktu tempuh Jakarta ke Surabaya menjadi 12 jam saja.

Tol Trans Sumatera targetnya rampung pada pertengahan 2019 dan ada Tol Trans Sulawesi yang sudah beroperasi secara fungsional dan akan beres pada 2020 nanti. Tol Trans Papua juga sedang diselesaikan oleh Pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan daya saing usaha di sana.

Namun, tol laut yang dulu digaungkan Jokowi masih tak secemerlang jalur darat. Kementerian Perhubungan menjelaskan proyek pembangunan trayek tol laut masih terus berlanjut. Pada tahn 2018, kementerian sudah membangun dan mengoperasikan 15 trayek laut di berbagai daerah.

Pemerintah mulai membangun pelabuhan besar di berbagai wilayah, contohnya Makassar New Port yang akan menjadi pusat maritim terbesar di Timur Indonesia.

Beberapa bandara yang sukses dibangun adalah Bandara Maratua di kabupaten Berau, bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Morowali di kabupaten Morowali, dan Bandara Werur yang berdekatan dengan kawasan wisata Raja Ampat.

Pembangunan jalur transportasi tersebut membuat penyaluran logistik semakin mudah ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, sehingga harga barang tidak melambung.

"Kami berkomitmen untuk penguasaan sumber daya alam ..."

Janji penguasaan SDA itu berdasarkan prinsip keberpihakan, efisiensi, dan efektivitas. Masyarakat lokal pun harus mendapat nilai tambah.

Penguasaan sumber daya alam menjadi hallmark dari era Jokowi. Pada tahun 2018, Freeport akhirnya direbut lewat divestasi yang mayoritas saham dipegang Indonesia, pemerintah daerah Papua juga mendapat saham sebesar 10 persen.

Pemerintahan Jokowi juga berhasil mendapatkan penguasaan Blok Rokan yang tadinya dikuasai Chevron sejak 1971 dan Blok Mahakam yang dikuasi perusahaan Jepang dan Prancis sejak 1967.

"... Akan mengurangi subsidi BBM sebesar 60 triliun dan juga menurunkan harga energi sebesar 20 persen."

Berdasarkan Laporan 4 Tahun Jokowi-JK, anggaran untuk subsidi sudah berkurang lebih dari 60 triliun. Tak hanya BBM, subsidi listrik juga berhasil turun.

Pada tahun 2014, anggaran subsidi BBM dan listrik mencapai Rp 342 triiun, dan di APBN tahun 2018, subsidi keduanya menurun menjadi Rp 95 triliun. Uang subsidi pun bisa dipakai untuk kegiatan yang lebih produktif.

Untuk penurunan harga energi, ini dapat dilihat dari kebijakan BBM satu harga yang membuat harga BBM turun drastis di berbagai pelosok Indonesia.

Jokowi juga berjanji mendayakan energi biofuel. Penggunaan biofuel juga sudah sudah dibuat mandatori lewat kebijakan biodiesel 20 persen (B20). Ke depannya, pemerintah berencana meningkatkan campuran crude palm oil (CPI) dalam solar hingga 100 persen menjadi B100.

"Pengurangan utang negara secara bertahap sehingga rasio utang terhadap PDB mengecil."

Walau rasio utang Indonesia tergolong rendah di ASEAN, utang di era Jokowi tercatat naik hingga 30 persen dari PDB.

Jumlah tersebut memang masih aman dari batas utang, yakni 60 persen. Namun, rasio itu naik dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menurunkan rasio utang terhadap PDB hingga 24,7 persen, bahkan di zaman SBY rasio utang terhadap PDB justru turun dari 47,3 persen di tahun 2005. 

Sekadar pengingat, dulu tim Jokowi-JK juga berjanji tidak akan meminjam utang ke luar negeri. Janjinya adalah menggunakan dana sendiri proses pembangunan pendidikan, dan infrastruktur. Tapi kini Pemerintah menyatakan utang tersebut digunakan untuk kegiatan produktif.

"Meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100%."

Per akhir tahun 2018, elektifikasi masih mencapai 98 persen. Rencananya, tahun ini Kementerian ESDM targetkan rasio elektifikasi hingga 99,9 persen.

Untuk perbandingan, Kementerian ESDM mencatat sewaktu Presiden Jokowi mulai menjabat rasio elektrifikasi ada di angka 84,3 persen. Elektrifikasi Indonesia saat ini sudah berkembang jauh dari pada 2009 lalu yang masih di kisaran 66 persen.

"Meningkatkan indikator peringkat Ease of Doing Business (peringkat iklim investasi Indonesia) menjadi terkemuka di tingkat Asia."

Faktanya, kemudahan bisnis di Indonesia tergolong rendah di tingkat Asia. Berdasarkan laporan Bank Dunia, Ease of Doing Business di Indonesia ada di peringkat 73.

Angka itu di bawah Vietnam (69), Singapura (2), Hong Kong (3), Korsel (5), Malaysia (15), dan Thailand (27). Meski masih rendah, peringkat Indonesia tercatat naik sejak Jokowi pertama menjabat. Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2015, yang mengambil data di pertengahan 2014, kemudahan bisnis di Indonesia masih di peringkat 124.

Upaya deregulasi pemerintah tampak belum optimal. Tiap upaya liberalisasi pun sering dijadikan bahan serangan politik seperti ketika pemerintah mengizinkan asing kuasai sejumlah indstri, seperti bisnis sistem telekomunikasi, pada akhir November.

"Pembangunan irigasi, bendungan ... Rehabilitasi irigasi yang rusak terhadap 3 juta ha pertanian dan 25 bendungan hingga tahun 2019"

Infrastruktur pendukung ketahanan pangan dalam hal bendungan berhasil dicapai pemerintahan Jokowi. Target 25 bendungan sudah tercapai, dan telah naik menjadi 65 bendungan hingga akhir 2019.

Beberapa bendungan yang sudah selesai adalah: Bendungan Rajui (Aceh), Jatigede (Jawa Barat), Bajulmati (Jawa Timur), Nipah (Jawa Timur), dan Titab (Bali), Paya Seunara (Aceh) dan Teritip (Kalimantan Timur). Tahun 2017: Bendungan Raknamo dan Mila (NTT), Tanju (NTB), Marangkayu (Kaltim), dan Rajui (Pidie).

Per akhir tahu 2018, jaringan irigasi yang dikembangkan baru seluas 860.015 hektar, dan yang direhabilitasi mencapai 2.319.693 hektar. Itu masih belum mencapai target 3 juta hektar.