Sri Mulyani Cerita Pengalaman RI Hapus Subsidi BBM ke Italia

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menghapus subsidi BBM pada 2014.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 04 Des 2017, 20:46 WIB
Diterbitkan 04 Des 2017, 20:46 WIB
20160315-Hore, Harga BBM Pertamina Turun Rp 200 Per Liter-Jakarta
Mesin pengisian ulang bahan bakar minyak di salah satu SPBU, Jakarta, Selasa (15/3). Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) umum Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan Pertalite Rp 200 per liter. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berbagi pengalaman mengenai kebijakan reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah Indonesia, kepada perwakilan dari Italia.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai menghadiri Joint in Person Meeting Indonesia-Italy G20 Peer Review Fossil Fuel Subsidy Reform di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (12/4/2017).

"Indonesia dan Italia diberikan tugas oleh G20 untuk melakukan review mengenai kebijakan reformasi subsidi BBM yang pernah dilakukan Indonesia sejak periode 2000 sampai sekarang, apa pelajaran yang bisa didapatkan dan di-share di negara G20," dia menuturkan.

Menurutnya, negara lain di G20 dan di luar G20 pun memiliki pelajaran untuk melakukan reformasi subsidi BBM. "Jadi ini adalah forum untuk kami mendiskusikan pengalaman," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan, Indonesia terus berkomitmen menjalankan reformasi subsidi BBM. Indonesia telah menggelontorkan anggaran subsidi BBM sebesar 30 persen dari produk domestik bruto (PDB) selama 10 tahun terakhir.

"Indonesia adalah negara yang pertama kali mereformasi subsidi BBM. Kami berkomitmen mengurangi BBM fosil karena dalam 10 tahun terakhir, subsidi BBM di APBN sebesar 30 persen dari PDB," dia menerangkan.

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menghapus subsidi BBM pada 2014. Anggaran subsidi dialihkan ke pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial untuk rakyat miskin.

"Indonesia berani mengambil langkah ini dan mengalihkannya untuk pengeluaran yang sifatnya produktif, membantu rakyat miskin dengan subsidi yang lebih tepat sasaran," pungkas Sri Mulyani.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya