Debat Capres Kedua, Jokowi dan Prabowo Wajib Pertajam Program Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Infrastruktur merupakan salah satu tema yang bakal diangkat dalam sesi debat kedua Pilpres 2019 yang mempertemukan dua Calon Presiden (Capres), yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Jelang dimulainya debat kedua pada Minggu 17 Februari 2019 mendatang, kedua kubu Pasangan Calon (Paslon) sudah ramai memperdebatkan isu seputar pembangunan infrastruktur.

Seperti kisah rekam jejak pembangunan selama 5 tahun yang diumbar kubu Paslon nomor urut 01 (Jokowi), hingga kritik terhadap utang biaya konstruksi yang dilancarkan oleh kubu Paslon nomor urut 02 (Prabowo).

Pengamat infrastruktur dari Universitas Indonesia Wicaksono Adi memprediksi, wacana tersebut memang akan menjadi senjata utama masing-masing kubu saat debat nanti. Lebih rinci, Capres 01 disebutkannya akan berorasi untuk melanjutkan dan meneruskan pembenahan infrastruktur, terutama di kawasan tengah dan timur Indonesia.

Sementara Capres 02 dinilainya bakal lebih menekankan prioritas pembangunan, infrastruktur jenis apa saja yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini selaras dengan misi Prabowo yang dikatakannya hendak menggenjot sektor industri diluar infrastruktur, semisal logistik dan pariwisata.

"Jadi 01 akan melanjutkan proyek infrastruktur yang lebih besar. Sedangkan Paslon 02 akan lebih ngerem sedikit, tapi akan memberikan insentif lebih untuk sektor lain," ungkap Wicaksono Adi saat berbincang dengan Liputan6.com, seperti ditulis Minggu (17/2/2019).

Lebih lanjut, ia turut menyoroti sisi yang dapat menjadi titik lemah kedua Capres dalam sesi debat mendatang. Seperti Jokowi, yang disarankan untuk memperinci detail anggaran dalam setiap proyek yang dicanangkannya. Sementara untuk Prabowo yang sekiranya akan menahan laju pembangunan infrastruktur, mantan Komandan Jenderal Kopassus ini pun harus menginformasikan sektor industri apa yang mau lebih dikembangkan.

"Harapannya tentu saja jika 01 adalah mesti mampu menjelaskan apabila kebijakan infrastruktur dilanjutkan mesti harus ada penjelasan alokasi anggarannya. Itu agar masyarakat dapat informasi lebih detail," ujarnya.

"Untuk 02, perlu dijelaskan juga ke masyarakat, kalau infrastruktur benar mau direm dan perkuat industri lain, industri apa saja itu yang jadi prioritas," dia menambahkan.

Tak hanya itu, Wicaksono Adi pun mengaku belum banyak mendapat bocoran lebih perihal usulan program kerja kedua capres terkait pembangunan infrastruktur. Namun, ia berharap, keduanya dapat mengusung isu keberlanjutan infrastruktur yang bisa memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas.

"Ini yang perlu disorot, yang perlu jadi atensi kedua belah pihak mestinya pembangunan infrastruktur yang betul-betul memberi dampak ekonomi langsung ke masyarakat. Harapan saya, kedua belah pihak memberi atensi seperti ini. Menekankan infrastruktur mana yang harus jadi prioritas," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebanyak 2.000 personel akan diterjunkan dalam pengamanan debat capres di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, 17 Februari 2019 mendatang. Dalam debat ini, capres Jokowi dan Prabowo akan beradu gagasan tentang tema Energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

"Untuk pengamanan debat capres putaran 2 yang ada di Hotel Sultan dari kepolisian menyiapkan 2.000 personel gabungan Polri TNI," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019).

Ia pun menjelaskan, nantinya para personel keamanan akan disebar ke beberapa titik yang dianggap rawan. Terlebih, pada titik atau jalur yang dilalui peserta debat.

"Jadi pengamanan yang difokuskan di ring satu dari debat itu sendiri. Nanti ada paspampres di ring 1, ring 2 nanti TNI-Polri, dan ring 3 ada Polri yang untuk mengatur jalannya keluar masuk kendaraan menuju Hotel Sultan," jelasnya.

Lalu, terkait apakah akan adanya pengalihan arus jalan saat debat capres tersebut, Ia tak menjelaskan secara rinci. Namun dia menyebut pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan tergantung situasinya nanti.

"Apakah nanti ada pengalihan arus atau buka tutup atau nanti melewati busway itu nanti diskresi yang dilakukan Dirlantas Polda Metro. Jadi Masalah rekayasa lalin kita tunggu hari H nya," sambungnya.