ASEAN Ikut Perjuangkan RI dan Malaysia dari Kampanye Hitam Sawit Eropa

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution akan melibatkan negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN untuk menolak kampanye hitam sawit dari Uni Eropa, bertajuk renewable energy directive (RED) II. Pemerintah juga berkomitmen dan akan mendorong pemanfaatan sawit untuk biofuel.

Dia menegaskan pemerintah akan terus menentang kampanye hitam terhadap sawit tersebut melalui konsultasi bilateral, ASEAN, WTO, dan forum lainnya yang tepat.

"Sebetulnya dalam pertemuan ASEAN terakhir bulan lalu (Januari) usulan dan concern Malaysia dan Indonesia mengenai persoalan ini itu sudah diterima dan dimasukkan di dalam statement dari ASEAN," kata dia di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Dia menegaskan pemerintah Indonesia dan Malaysia telah secara resmi memasukkan permasalahan kampanye hitam terhadap sawit menjadi masalah ASEAN. Sebab kampanye hitam yang dilakukan Eropa juga dilakukan beberapa negara lain.

"Karena negara-negara Eropa itu terkumpul dalam EU, kita juga ingin ada bukan hanya beberapa negara saja, tapi ASEAN juga ikut memperjuangkan kepentingan kita," tegasnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Rencana gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) sendiri akan segera direalisasikan.

Ketua Harian DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Amin Nugroho menyatakan, tiap kelompok petani akan memiliki satu PKS di wilayahnya.

Amin mengatakan, pendirian pabrik mini ini sebenarnya masih mengalami banyak kendala. Dia bercerita, dulu kelompok tani sempat memiliki pabrik tapi berhenti di tengah jalan.

"Selama ini petani koperasi mau dirikan pabrik, tapi masih banyak kendala. Kami pernah bangun pabrik, dimodali koperasi tapi di tengah jalan kami hancur. Dihancurkan perusahaan yang bermitra dengan kita," ujar dia di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Meski begitu, Amin mengatakan, akan mencoba menetapkan pendirian pabrik mini dengan standar paket mini (mini package). Satu pabrik paket mini akan memiliki luas sekitar 50 hektare dan dikelola oleh satu kelompok tani.

Masalah pembiayaan, Amin mengaku akan kucurkan dana mandiri senilai Rp 300 juta per unit. Diharapkan dengan didirikannya pabrik kelapa sawit, nantinya petani tidak akan menjual TBS, tapi menjual CPO.

"Dananya dari kami sendiri, Rp 300 juta per unit. Tapi kami harap ada bantuan dari BPDPKS. Jadi targetnya nanti tidak jual buah sawit tapi CPO. Bisa jadi minyak goreng, biodoesel dan lain lain," tambahnya.