Pemerintah Kucurkan KUR Rp 23 Triliun hingga Februari 2019

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Februari 2019 sebesar Rp 23 triliun dari target sebesar Rp 140 triliun.

Penyaluran ini tergolong bagus seiring dengan meningkatnya permintaan kredit sektor produksi. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, permintaan KUR meningkat karena bunga yang ditawarkan cukup menarik.

"Dengan turunnya bunga menjadi 7 persen tadi permintaan luar biasa," ujar dia di Hotel Harris, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Iskandar mengatakan, pemberian KUR merupakan salah satu upaya pemerintah membantu pembiayaan usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Pemberian KUR bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimulai pada 2007 dan masih cukup diminati hingga saat ini. 

"Demandnya KUR ini rendah dulunya, berarti harga kesimbangan sebelumnya terlalu tinggi. Itu latar belakang kita menurunkan salah satu bunganya agar orang kecil punya akses pembiayaan kredit," ujar dia. 

"Bagaimana membuat ini menarik, caranya dengan memberikan suku bunga. Pemerintah kan tidak punya dana, bagaimana caranya ini berkembang. Maka harus B to B supaya kesinambungan, dengan memberikan subsidi bunga pada 2015," ia menambahkan. 

Iskandar melanjutkan, pemerintah juga terus memperluas sektor penerima KUR. Pada 2018, pemerintah sudah mengalokasikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada petani garam yang sebelumnya tidak memiliki akses pembiayaan.

"Pertambangan tidak boleh dapat KUR, ternyata petani garam masuk ke pertambangan. Ini kan ironis, petani garam yang miskin tidak dapat bantuan. Makanya kita ubah yang terpenting kita buat sektornya. Sektornya hanya untuk pelaporan. Semua UMKM sepanjang produktif boleh dapat KUR," ujar dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat angka kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat pada awal 2019.

Pada Januari 2019, angka NPL di sektor ini sebesar 3,79 persen, atau naik jika dibandingkan Desember 2018 yang saat itu sebesar 3,44 persen.

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial, Ita Rulina mengatakan, kenaikan NPL UMKM ini diikuti dengan peningkatan kredit di sektor tersebut.

Salah satunya peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pertumbuhan kredit UMKM ini ditopang oleh penyaluran KUR di Januari 2019 yang tercatat sebesar Rp 9,67 triliun dengan total debitur 354.448 (6,95 persen dari target 2019).

"Penyaluran KUR sampai Januari 2019 itu Rp9,67 triliun dengan risiko (kredit) yang sedikit meningkat," ujar dia dalam Pelatihan Wartawan Ekonomi dan Moneter di Yogyakarta, Sabtu 23 Maret 2019.

Perlu diketahui, total penyaluran KUR tersebut paling besar dikontribusi oleh BRI yang mencapai Rp 6,51 triliun dengan total debitur 313.827. Kemudian disusul oleh Bank Mandiri yang telah menyalurkan Rp 1,30 triliun dengan debitur 16.386.

Selanjutnya BNI Rp 1,30 triliun, BTN Rp 2,4 miliar. Lalu Bank Umum Swasta Rp130,12 miliar. Selanjutnya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp 377,11 miliar, perusahaan pembiayaan Rp 27,9 miliar dan koperasi Rp 117 juta.

Berdasarkan data uang beredar BI menunjukkan, penyaluran kredit UMKM pada Januari 2019 tercatat sebesar Rp 953 triliun, atau tumbuh 11,4 persen (yoy), atau meningkat pertumbuhannya dari 9,9 persen (yoy) pada Desember 2018.

Berdasarkan skala usahanya, seluruh skala usaha baik kredit mikro, kecil dan menengah mencatatkan peningkatan pertumbuhan yaitu dari masing-masing sebesar 14,1 persen (yoy), 10,7 persen (yoy), dan 7,1 persen (yoy) pada Desember 2018 menjadi masing-masing sebesar 15,5 persen (yoy), 10,9 persen (yoy), dan 9,6 persen (yoy) pada bulan berjalan. (Yas)

Saksikan video pilihan di bawah ini: