Penyaluran KUR untuk Sektor Pariwisata Masih Minim

Liputan6.com, Jakarta - Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyebutkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada sektor pariwisata di industri perbankan masih terbilang kecil.

Saat ini, KUR di industri perbankan lebih didominasi pada sektor perdagangan. "Di semua perbankan juga mayoritas perdagangan, manufaktur dan pertanian. Concern di perdagangan karena cash flownya gampang. Jadi main save di perdagangan," ujar Corporate Secretary BNI Ryan Kiryanto di Kantor BNI, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Kendati demikian, dia menjelaskan, potensi KUR di sektor pariwisata terbilang besar. Itu terutama sejalan dengan program pemerintah yang  mendorong program 10 destinasi Bali baru pada 2019.

Oleh karena itu, ia mengungkapkan pentingnya pembiayaan modal kerja yang bersifat produktif bagi kelompok usaha atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM diharapkan dapat mengakses KUR pariwisata ini lebih merata.

"Jadi 10 destinasi itu bisa masuk ke corporate banking, salon, restoran menengah bisa masuk, warung segala macam yang kecil bisa masuk. Segala segmen bisa masuk semua, tapi belum terwujud," ujar dia.

Sementara itu, untuk BNI, lanjut dia, KUR di sektor pariwisata juga terbilang minim. Adapun penyaluran KUR secara keseluruhan Perseroan telah mencapai Rp 16 triliun sepanjang 2018.

"Sektor pariwisata sudah ada yang mengajukan. Tapi debitur yang butuh datang ke kita itu belum masif atau maksimal. Sedangkan KUR tahun lalu itu sudah Rp 16 triliun," ujar dia.

Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 16 triliun pada 2018. Jumlah tersebut diberikan kepada 147.691 debitur UMKM, dimana 54 persennya diberikan untuk sektor produksi.

Untuk di 2019 ini, BNI akan makin fokus menggarap usaha kecil melalui penyediaan akses pembiayaan KUR Mikro dan pendampingan kemitraan. “Hal ini dilakukan agar UMKM binaan dapat makin meningkat produksi dan kemampuan manajerialnya," ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa 8 Januari 2019.

Untuk mewujudkan hal tersebut di awal tahun ini BNI dan Pemerintahan Kabupaten Jember (Pemkab Jember) menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerjasama penyaluran program kemitraan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada warung kopi, warung berjaringan dan supplier.

BNI menilai, kerjasama ini akan membuat pelaksanaan beragam program pengembangan usaha binaan Pemkab Jember menjadi semakin kuat dan terkoordinasi dengan baik. Termasuk diantaranya dalam kaitan dukungan pembiayaan dari sektor perbankan.

Bupati Jember Faida mengatakan, penandatanganan ini merupakan bentuk kepercayaan dan sinergi yang kuat antara perbankan dengan Pemkab Jember untuk mengembangkan usaha para mitra binaan Pemkab Jember.

"Dengan kerja sama ini, dunia usaha yang menjadi binaan Pemkab Jember dapat memperoleh bantuan atau fasilitas dari BNI yang memiliki kepedulian tinggi kepada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember," ungkap dia.

Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto mengatakan, kerjasama ini mempertegas komitmen BNI dalam mendorong dan meningkatkan pengembangan usaha di sektor perdagangan dan produksi sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemkab Jember.

"Nota kesepahaman ini akan semakin membuka akses perbankan bagi pelaku usaha mitra binaan Pemkab Jember, mulai dari layanan aktifitas transaksi keuangan, hingga pembiayaan untuk menambah permodalan usaha," paparnya.

Pemkab Jember sendiri menargetkan adanya 1.000 warung kopi dan warung rakyat berjaringan selama lima tahun mendatang di wilayahnya. Melalui program kemitraan, BNI bermaksud memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan bimbingan agar bisnisnya menjadi bankable.

 Saksikan video pilihan di bawah ini: