Sebelum Nyoblos, Simak 7 Senjata Ekonomi Capres Jokowi Vs Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Debat pilpres 2019 baru saja berakhir pada Sabtu lalu di Jakarta Pusat. Tema akhir adalah ekonomi, namun tema tersebut seringkali muncul pada debat-debat sebelumnya. 

Para capres dan cawapres pun membawa gaya khas mereka masing-masing di bidang ekonomi. Presiden Joko Widodo fasih dalam membahas pembangunan dan industri digital yang sedang berkembang, termasuk e-sports. Di lain pihak, Prabowo Subianto menekankan swasembada pangan dan menambah rasio pajak. 

Para calon wakil presiden juga membawa ide mereka masing-masing. Seringnya, mereka membahas lapangan kerja serta bisnis kecil dan menengah. Ma'ruf kerap membahas program pemerintah yang sudah ada, sementara Sandiaga Uno berulang kali mempromosikan OK OCE yang ia anggap berhasil di DKI Jakarta.

Untuk mengingatkan kembali pada debat-debat ekonomi yang berlangsung, berikut Liputan6.com kumpulkan 7 topik ekonomi yang kerap menjadi senjata para capres dan cawapres.

Pada debat terakhir di Hotel Sultan, Prabowo menyebut pembangunan Jokowi salah arah. Bermacam pembangunan yang ada pun dinilai tak efektif dan hanya menambah impor.

"Jangan-jangan justru infrastruktur permudah barang luar negeri masuk ke Indonesia, bukan barang Indonesia ke luar negeri," ucap Prabowo yang menyebut Indonesia tak memproduksi apa-apa.

Jokowi membalas dengan mengatakan pembangunan diperlukan sebagai bagian proses meningkatkan ekonomi. "Ini tidak semudah membalikan tangan," balas Jokowi."

Setelah infrastruktur, Jokowi berkata akan melanjutkan ke Sumber Daya Manusia (SDM), kemudian reformasi struktural, dan kemudian masuk ke dunia digital untuk menghubungkan pelaku ekonomi mikro agar bisa menjangkau pasar.

Dalam debat di bulan Januari, nasib para PNS juga dibahas oleh kedua kandidat. Prabowo mendukung kenaikan gaji para PNS sebagai insentif agar mereka tidak korupsi. Berikut pernyataannya:

"Ada ketakutan pada masa depan mereka (aparatur negara), jadi disitulah terjadi sikap ragu-ragu, dan sikap tidak kuat mendapat godaan, tawaran-tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat, kepentingan umum," jelas Prabowo.

Jokowi membantah argumen Prabowo karena menganggap gaji dan tunjangan para aparat negara sudah mencukupi. Solusi Jokowi adalah memperbaiki kualitas sistem.

"Kita tahu gaji ASN kita sekarang sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting adalah perampingan birokrasi, ada merit system. Rekrutmen putra-putri terbaik, mutasi sesuai kompetensi, integritas, prestasi, rekam jejak," ujar Jokowi.

Masih terkait nomor sebelumnya, sumber dana bagi Prabowo untuk menaikan gaji PNS adalah lewat pajak. Prabowo pun mendukung kenaikan rasio pajak menjadi 16 persen.

Pendapat ini kembali Prabowo sebut dalam debat terakhir. Prabowo berpendapat, rasio pajak Indonesia harus meningkat mengikuti negara-negara tetangga.

"Malaysia dan Thailand tax ratio-nya mencapai 19 persen. Mereka laksanakan program information technology, gunakan komputerisasi, sehingga bisa naik 19 persen," ucap Prabowo.

Jokowi menyanggah dengan menyebut kenaikan pajak yang signifikan bisa menyebabkan syok ekonomi. Tetapi, Prabowo menyebut kenaikan pajak tidak akan melonjak mendadak.

Sekadar info, rasio pajak Indonesia hanya di kisaran 11 persen per tahun 2018. Kementerian Keuangan pun kerap mengeluhkan rendahnya rasio pajak Indonesia.

Perihal lapangan kerja, Sandiaga Uno mengandalkan OK OKCE untuk menciptakan lapangan kerja. Oleh sebab itu, Sandiaga ingin OK OCE ada di tingkat nasional agar membantu pengusaha.

"Mereka memberikan pelatihan, pendampingan, kami akan memberikan bantuan pemasaran, kemudahan perizinan, akses keuangan baik administrasi maupun akses permodalan akan meningkatkan ‎dunia usaha," ujar Sandiaga di debat cawapres pada Maret lalu.

Hal serupa digemakan Sandiaga di debat terakhir. OK OCE yang ia pandang berhasil di DKI Jakarta bisa membantu para pemuda dan perempuan di seluruh Indonesia.

Sementara, kubu Jokowi-Ma'ruf menyebut sudah ada program serupa di era Jokowi, seperti Ultra Mikro (Umi), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ini adalah satu topik yang sering Jokowi angkat ketika debat. Pengembangan infrastuktur digital, termasuk unicorn dan industri e-sports, menjadi fokus pemerintahan Jokowi.

Sementara, Prabowo lebih skeptis terhadap industri digital karena ia khawatir bisa membawa uang kabur ke luar negeri.

"Kalau kita antusias dengan e-commerce dan lain-lain, itu ini akan mempercepat arus uang lari ke luar negeri. Ini bukan saya pesimistik, saya hanya ingin menggugah kesadaran akan uang kita yang lari ke luar negeri," tegas Prabowo.

Pada debat terakhir, Sandiaga Uno menyindir lemahnya pemerintah dalam menggencarkan produk impor. Sandiaga juga menyindir status Indonesia sebagai importir produk halal di dunia.

Omongan Sandiaga memang benar, Indonesia adalah importir produk halal nomor empat di dunia berdasarkan laporan Statista. Yang nomor satu adalah Arab Saudi.

Kubu Jokowi-Ma'ruf menyebut industri halal Indonesia sudah berkembang pesat. Presiden juga menyebut ada Halal Park di Indonesia.

Salah satu tujuan Halal Park adalah mendukung ekonomi dan keuangan syariah, pihaknya juga akan meluncurkan halal park pada pekan depan. "Alhamdulilah membuka Halal Park di dekat GBK," tutur Jokowi.

Prabowo dan Subianto satu suara perihal biofuel. Dalam debat terakhir, Sandiaga sempat mengkritik kebijakan energi di era Jokowi.

Solusi yang ia tawarkan adalah menggencarkan biofuel. Sandiaga percaya ini bisa dilakukan mengingat terdapat 10 juta hektar lahan rusak yang dapat dijadikan kebun untuk bahan biofuel.

Jokowi pun membalas dengan berkata biofuel sudah digencarkan lewat program B20 yang bersifat wajib. Kementerian Pertanian juga sudah melakukan uji coba program B100.