Pemerintah Libatkan KPK dalam Rencana Pengembangan Blok Masela

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembuatan Rencana Pengembangan (Plan of Development/POD) Blok Masela. Langkah ini untuk menghindari permasalahan hukum ketika proyek tersebut telah berjalan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, saat ini POD Blok Masela masih dievaluasi. Hal ini untuk mematangkan ‎revisi POD lapangan gas abadi tersebut. "Belum (POD diterbitkan),‎ biar review dulu," kata Jonan, di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Dia mengungkapkan, dalam proses evaluasi POD pihaknya melibatkan ‎KPK. Hal ini bertujuan agar proyek yang digarap Inpex Corporation tersebut berjalan dengan baik dan tidak melanggar hukum. ‎"KPK juga dilibatkan, agar semuanya proper," ujar Jonan.

Proyek Blok Masela mengalami kemajuan, setelah ditandatangani kesepakatan Head of Agreement (HoA), yang dilakukan Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, dan Shunichiro Sugaya, President Direktur INPEX Indonesia.

Pengembangan proyek hulu migas di Blok Masela diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan produksi gas bumi sekitar ekuivalen 10,5 juta ton (mtpa) per tahun (sekitar 9.5 juta ton LNG per tahun dan 150 mmscfd Gas Pipa), dengan target berproduksi 2027‎.

Sebelumnya Jonan mengatakan, setelah sekian lama dilakukan pembahasan, penandatanganan HOA ini menjadi titik penting bagi investasi hulu migas di Indonesia. Dengan nilai sekitar US$18-20 miliar, menjadi investasi terbesar Jepang di Indonesia dalam Lima dekade.

"Investasi yang terbesar untuk investasi satukegiatan di Indonesia, dan merupakan investasi Jepang terbesar sejak 5 dekade terakhir," tandasnya.

Pemerintah Indonesia dan perusahaan Minyak dan gas bumi (Migas) Jepang, Inpex Coorporation telah sepakat mengembangkan lapangan hulu migas Abadi di Blok Masela, Kepulauan Tanimbar, Maluku. Proyek ini menjadi investasi terbesar Jepang sejak lima dekade.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA), yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, dan Shunichiro Sugaya, Presiden Direktur INPEX Indonesia.

Disaksikan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang, Hiroshige Seko, dan Takayuki Ueda, CEO dan Presiden Direktur INPEX Corporation.

Jonan mengatakan, setelah sekian lama dilakukan pembahasan, penandatanganan HOA ini menjadi titik penting bagi investasi hulu migas di Indonesia. Dengan nilai sekitar USD 18-USD 20 miliar, menjadi investasi terbesar Jepang di Indonesia dalam lima dekade.

"Investasi yang terbesar untuk investasi satu kegiatan di Indonesia, dan merupakan investasi Jepang terbesar sejak 5 dekade terakhir," kata Jonan, di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Sementara itu, Dwi menuturkan, pengembangan di Blok Masela akan menjadi awal yang baik dalam dalam pengembangan hulu migas di laut dalam Indonesia bagian timur.

Dengan pengembangan lapangan Masela, diharapkan akan segera masuk investasi luar negeri yang besar, memberikan dampak berganda pada industri turunan dan perekonomian di wilayah Indonesia Timur.

"Diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi Foreign Direct Investment di Indonesia, terciptanya multiplier effect bagi industri pendukung dan turunan di dalam negeri, dalam rangka mendukung perekonomian nasional, dan ke depannya di harapkan iklim investasi di Indonesia akan semakin baik dan semakin kompetitif," ujar Dwi.

Setelah penandatanganan HoA, yang telah mencakup semua hal utama dalam parameter proposal revisi Plan of Development (POD) lapangan Abadi di Blok Masela, diharapkan penyelesaian revisi POD dapat dilakukan dalam waktu yang secepatnya.

Pengembangan hulu migas di Masela diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan produksi Gas Bumi sekitar ekuivalen 10,5 juta ton (mtpa) per tahun (sekitar 9.5 juta ton LNG per tahun dan 150 mmscfd Gas Pipa), dengan target onstream pada 2027.

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pengatur Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan, persetujuan rencana desain (Plan Of Development/POD) Blok Masela dilakukan Juni 2019.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, kerja sama pengembangan Blok Masela dengan Inpex Corporation akan ditandatangani pada pertengahan Juni 2019, dalam forum G20. Kemudian akan dilanjutkan dengan persetujuan POD pada akhir Juni 2019.

"Iya, jadi kita harapkan pertengahan Juni ini, kita bisa selesaikan HoA pas G20. Sampai akhir bulan juga approval pod akhir Juni bisa dilakukan," kata Dwi, di Jakarta, Jumat, 7 Juni 2019.

Menurut Dwi, salah satu poin dalam negosiasi antara SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah Republik Indonesia dan Inpex adalah biaya proyek, dengan menentukan acuan yang digunakan untuk perhitungan biaya dan besaran bagi hasil migas.

"Misal soal cost of development atau project cost kita bicara. Sementara dipakai referensi mana, tapi nanti akan disesuaikan dengan realisasi. Jadi sekarang kita gunakan basis realisasi sebenarnya," papar Dwi.

Dwi melanjutkan, penetapan besaran split akan menentukan nilai investasi. Pemerintah RI dan Inpex pun telah bersepakat, besaran dasar bagi hasil migas untuk Blok Masela sebesar 50 persen untuk pemerintah dan 50 persen untuk Inpex sebagai operator Blok Masela.

"Split akan sangat dipengaruhi oleh nilai investasi, jadi nilai investasi sekarang boleh saja ambil reference tertentu, tetapi nanti saat proyek selesai dia akan cek realisasinya," ujar dia.