Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan, Rico Rustombi mengatakan, perkembangan blockchain akan tetap tumbuh, baik didukung atau tidak oleh mekanisme pasar.
Hal itu lantaran pasar blockchain dinilai menciptakan bisnis model baru di masa depan. Sebab itu, pasar blockchain dipastikan tetap bergerak meski sampai saat ini belum didukung oleh regulasi pemerintah.
"Kalau ditanya rugi ya pasti ada, tapi lebih banyak untungnya. Ruginya lebih kekacauan sistemik, misalnya kalau kripto mendominasi sistem pembayaran. Nah ini yang saya bilang, daripada larang-larang di luar ekosistem kenapa nggak masuk bikin regulasi pemerintah," tuturnya di Jakarta, Senin (29/7/2019).
Advertisement
Baca Juga
Di sisi lain, keuntungan yang diperoleh dengan sistem blockchain ialah memangkas ongkos logistik antara konsumen dengan penyedia jasa. Selain itu, blockchain juga dapat digunakan untuk pengumpulan penggalangan dana (fund raising).
"Jika nggak di manage, dampak blockchain signifikan, bisa dipakai orang untuk fundraising," ujarnya.
"Transaksinya juga nggak harus selalu pakai kripto, banyak cara. Pernah denger hara token? Dia menciptakan bisnis baru mengkoordinir petani bagaimana petani bisa jual barang produk petani pake blockhain, lebih ke accessable pembayaran token, dapatnya token nanti baru konversi uang," tambah dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Persoalan Regulasi
Pihaknya pun menerangkan, persoalan regulasi blockchain memang tak hanya terjadi di Indonesia saja. Melainkan juga terjadi di sejumlah negara lain.
"Untuk masalah (regulasi) memang selalu di belakang. Di negara maju pun begitu," kata dia.
Advertisement
Menteri Bambang: Blockchain Perbaiki Transparansi Rantai Produksi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, industri di dalam negeri masih perlu mengandalkan teknologi, termasuk blockchain. Dengan demikian industri dapat bersaing dengan perusahaan global.
Dia mengatakan, kemampuan blockchain untuk melacak, mengatur, dan mendistribusikan informasi dianggap dapat mengoptimalisasi proses pemasaran dan rantai distribusi. Pemanfaatan blockchain akan memperbaiki transparansi dalam rantai produksi dari hulu ke hilir.
Hal tersebut akan meningkatkan efisiensi rantai suplai di bidang agrikultur dan perikanan, juga manajemen e-commerce, Hak Kekayaan Intelektual. "Bahkan blockchain disebut dapat berfungsi untuk optimalisasi distribusi dana desa," kata dia, di Jakarta, Senin (29/7/2019).
Pemerintah Indonesia, lanjut Bambang, menyadari pentingnya pembangunan yang didukung pengembangan teknologi digital dengan mengarusutamakan bidang tersebut ke Visi Indonesia 2045.
Untuk jangka panjang, strategi terkait pengembangan teknologi digital terpusat kepada kolaborasi publik dan swasta, meningkatkan pendidikan tinggi, dan memperbaiki kapabilitas sumber daya manusia dalam bidang sains, teknologi, dan inovasi.
Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa penguasaan teknologi tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kapasitas SDM. Sebab penguasaan dan pemanfaatan teknologi membutuhkan SDM yang berkualitas.
"Pemerintah melanjutkan untuk meningkatkan pengembangan pembangunan SDM hard skillmaupun soft skill. Di sisi hard skill penguasaan teknologi adalah kunci untuk meningkatkan excellence secara berkelanjutan," ungkapnya.
"Di sisi lain kemajuan teknologi digital lewat industri 4.0 membutuhkan SDM yang memiliki soft skill yang baik, khususnya berpikir kritis, aktivitas pengembangan, mengasah keterampilan emosional, dan jejaring sosial. Soft skill ini kita butuhkan untuk mengatur teknologi," imbuhnya.
Peningkatan SDM dan penguasaan teknologi, jelas Bambang sedang dijalankan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan vokasional yang didukung oleh kerja sama pemerintah dan pelaku usaha.