Dibangun di Kalimantan, Ibu Kota Baru Akan Menyatu dengan Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Ibu Kota Negara (IKN) baru telah resmi ditetapkan berada di Pulau Kalimantan. Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berjanji bakal mengumumkannya pada bulan ini, lokasi pasti pusat pemerintahan baru itu masih menjadi rahasia.

Kendati demikian, sudah ada beberapa bocoran terkait calon lokasi ibu kota baru. Salah satunya, tempat tersebut akan dibangun berintegrasi dengan alam Kalimantan yang notabene masih berlatar hutan belantara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, salah satu gagasan desain ibu kota negara harus dapat mencerminkan identitas bangsa. Dia berujar pemerintah akan merancang IKN baru yang secara filosofi berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

"Ibu kota perlu diwujudkan sebagai katalis peradaban manusia Indonesia, sehingga dapat menhadi representasi kemajuan bangsa yang unggul," ujar dia beberapa waktu lalu, seperti dikutip Kamis (8/8/2019).

Selain cerminan identitas bangsa, konsep berikutnya yang akan dituangkan, yakni mewujudkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mengacu pada gagasan rencana dan kriteria desain IKN milik Menteri Basuki, ibu kota baru akan dirancang sebagai tempat yang inklusif secara sosial, produktif secara ekonomi dan juga ramah lingkungan.

Dalam hal ini, pembentukan ibu kota baru akan coba diharmonisasikan dengan keaslian alam di Kalimantan. Secara masterplan, disebutkan bahwa proses pembangunannya bakal meminimalisasi intervensi terhadap alam serta mengintegrasikan ruang-ruang hijau dan biru.

Tak hanya itu, pembangunan ibu kota baru juga diusahakan tidak merusak keberadaan hutan di Kalimantan dengan mengusung konsep City in the Forest. Selain itu, IKN juga bakal mengadopsi new urbanism yang bertemakan bangunan dan infrastruktur hijau (green building/infrastructure).

Konsep ketiga dan yang terakhir, yakni mewujudkan kota cerdas dan modern berstandar internasional. Melalui pilar ini, ibu kota baru bakal dijadikan sebagai kota yang terpadu dengan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa Ibu Kota Negara akan dipindahkan dari Jakarta ke salah satu lokasi di Kalimantan. Namun, belum disebutkan di provinsi mana kelak lokasi ibu kota baru itu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, dalam rapat terbatas, pihaknya telah memaparkan tiga kandidat ibu kota yang semuanya berlokasi di Pulau Kalimantan.

“Kami menyampaikan analisis masing-masing kandidat dari Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan, maupun Kalimantan Timur dan kemudian kami sampaikan kelebihan dan kekurangannya,” kata Bambang dikutip dari laman Setkab, Rabu (7/8/2019).

Selain itu, ucap Bambang, tim pemerintah yang dipimpin oleh Bappenas bersama beberapa kementerian terutama Kementerian PUPR, ATR/BPN, Kementerian LHK dan berbagai badan yang terkait telah menyampaikan bagaimana kira-kira bentuk kota yang akan dibangun di pusat pemerintahan baru tersebut dan skema pembiayaannya.

“Nah dari hasil rapat tadi intinya Bapak Presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitifnya atau lokasi pastinya. Tapi yang pasti satu di antara tiga tersebut,” ungkap Bambang.

Mengenai standar kota, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Presiden memberikan arahan agar pusat pemerintahan baru nanti yang dibangun mempunyai standar kota yang internasional, yang harus menjadi rujukan dari pengembangan kota-kota lain yang ada di Indonesia.

“Tentunya semua prinsip yang modern, prinsip yang bisa menjaga keberlangsungan kota, dan juga misalkan kehidupan kota yang lebih nyaman itu akan menjadi fokus dari desain ibu kota baru yang akan disampaikan,” terang Bambang.

Adapun soal biaya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, sudah disepakati oleh Presiden bahwa sumbernya adalah ada tiga, yaitu dari APBN, dari kerja sama pemerintah-badan usaha, dan dari partisipasi swasta BUMN. Jadi ada tiga pihak.

Khusus yang APBN, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, pemerintah akan berupaya melakukan kerja sama pengelolaan aset, terutama aset yang ada di Jakarta yang nantinya akan pindah maupun aset di tempat baru.

“Jadi artinya meskipun menggunakan APBN, tapi tidak akan mengganggu prioritas pembangunan lain yang sudah ada dalam APBN. Jadi, ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang cukup besar dari aset yang ada di Jakarta saja, maka kita akan mengupayakan agar kerja sama,” jelas Bambang.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, nantinya akan ada undang-undang mengenai daerah khusus ibu kotanya, dan juga ada rencana untuk otorita yang akan mengelola wilayah ibu kota tersebut.

Ditambahkan Bambang, pemindahan ibu kota negara ini merupakan proyek kegiatan multi year. Pasti ada yang 2020 tapi untuk tahap awal, untuk penyiapan infrastruktur dasar, untuk land clearing dan segala macam. Tapi belum akan besar.

“Yang paling penting kita sudah tahu angka berapa yang masuk untuk membiayai kebutuhan tadi,” terang Bambang seraya menambahkan, sebentar lagi Presiden akan mengumumkan lokasi definitifnya, Pada 2020 itu semua persiapan termasuk tadi landasan hukum, 2021 itu konstruksi full construction mulai, 2024 diharapkan proses pemindahan tahap pertama sudah berlangsung.