Jokowi Sebut Pilihan Lokasi Ibu Kota Baru Mengerucut

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen, saat ini pilihan pemindahan ibu kota sudah semakin mengerucut. Ia memastikan bahwa ibu kota akan pindah ke Kalimantan.

“Provinsinya dimana, ini yang harus didetailkan lagi,” kata Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019), dikutip dari laman Setkab.

Menurut Jokowi, banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), baik itu di Kalimantan tengah, Kalimantan Timur, maupun Kalimantan Selatan.

Ia pun berjanji akan segera memutuskan setelah dipaparkan secara detail.

Tapi, Jokowimengingatkan, kajian-kajian yang berkaitan dengan kebencanaan baik itu banjir, baik itu gempa bumi, kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk di dalamnya ketersediaan air, lahan, infrastruktur, kajian yang berkaitan dengan keekonomian, dari sisi demografi, sosial politik, pertahanan keamanan, semuanya harus dilihat lebih detil lagi sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar dalam visi ke depan bangsa.

Menurut Jokowi, dirinya nanti akan memutuskan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara.

“Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara,” tegas dia.

Untuk itu, Jokowijuga meminta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota dipelajari. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan sehingga kita lebih bisa mengantisipasi sedini mungkin, dan sebaliknya, faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa diadopsi ya kita adopsi, yang kita bisa adaptasi kita ambil.

Terakhir, Jokowi meminta agar mulai disiapkan mulai dari sekarang mengenai skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN. Juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas nantinya. Dan juga yang paling penting adalah payung hukum, regulasi mengenai pemindahan ibu kota ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah telah resmi mengumumkan bahwa ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan. Pemindahan tersebut rencananya akan dimulai pada 2021 mendatang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan rincian pengembangan jangka panjang ibu kota baru telah disusun hingga tahun 2045.

Dia menyebutkan pusat pemerintahan di ibu kota baru akan dimulai dari lahan seluas 2.000 hektar. Pembangunan tahap awalnya akan dimulai pada 2021-2024.

"Pusat pemerintahan dengan luas kira-kira 2.000 hektare, itu yang pasti akan berisi seluruh keperluan eksekutif, yudikatif, legislatif, termasuk istana, DPR, MA, MK, yang lainnya," kata dia dalam acara Dialog Nasional III: Pemindahan Ibu Kota Negara, di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (1/8). 

Oleh karena itu dia memaparkan pembangunan tahap awal di ibu kota baru adalah berupa gedung-gedung pemerintahan, kantor-kantor pejabat negara, termasuk taman budaya dan botanical garden sebagai zona hijau.

Tahap selanjutnya akan berlangsung pada 2025-2029. Dimana pada 2029 luas ibu kota diperkirakan telah berkembang dan meluas menjadi 40 ribu hektare.

Pada tahap kedua tersebut mulai dibangun rumah bagi para ASN, TNI/Polri, serta fasilitas penunjang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, universitas, science and technic park, high tech and clean industries, R&D center, hingga sport center.

"Kemudian tentunya fasilitas penunjang lainnya, dan dari diskusi ada permintaan dari TNI terutama untuk membangun military base, baik darat, luat, udara di daerah sekitar ibu kota baru," ujarnya.

Tahap terakhir yaitu 2030-2045. Pada saat itu, luas ibu kota diperkirakan telah mencapai 200 ribu hektare atau lebih. Dengan fokus pembangunan yang lebih luas seperti taman nasional, konservasi orangutan, dan klaster permukiman non ASN.

Dengan demikian, dia optimis ibu kota baru ini akan tumbuh menjadi sebuah kota besar dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi.

"Jadi sangat mungkin, apalagi melihat penduduk Indonesia yang jelas besar, maka kota ini tidak dalam waktu dekat, tapi dalam jangka panjang akan menjadi kota yang cukup besar yang 1,5 juta orang kira-kira," tutupnya.