Menteri Basuki: Lelang Proyek Jakarta Internasional Stadium Bisa Diulang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perkerjaan Umum dan Perkerjaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan lelang proyek Jakarta Internasional Stadium bisa diulang. Kondisi tersebut bisa dilakukan apabila ditemukan kesalahan dalam proses tendernya.

"Nanti tinggal mereka teliti lagi sanggahannya betul apa tidak, kalau benar mungkin tander ulang," ujarnya di Jiexpo, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Untuk diketahui, saat ini proyek tersebut tengah menjadi masalah karena memenangkan konsorsium Wika-Jaya Konstruksi-Pembangunan Perumahan. Padahal Adhi Karya-Hutama Karya-Nindya Karya-Indah Karya menawarkan harga yang lebih murah.

Basuki melanjutkan, perebutan ataupun gugat menggugat dalam suatu tender adalah hal biasa. Proses tersebut bisa terjadi jika salah satu merasa kurang puas dengan keputusan pemilik proyek.

"Itu proses biasa di PU (Pekerjaan Umum), tidak istimewa, kalau ada orang menyangga itu proses yang ada dalam Perpres. Perpres itu memungkinkan untuk di sanggah," jelasnya.

Dia menambahkan, dalam suatu proses tender tidak selalu perusahaan yang menawarkan harga murah yang menang. "Tender ulang atau sebagainya dan tidak harus termurah harus menang. Di Perpres nya itu sesuai aturan mainnya saja," jelasnya.

Pemenang tender proyek Stadion Jakarta Internasional Stadium (JIS) atau biasa disebut Stadion BMW menuai polemik.

Hal ini lantaran PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah menentukan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung-PT Jaya Konstruksi-PT PP memenangkan tender dengan nilai penawaran Rp 4.085.552.000.000.

Yang menjadi polemik, yakni KSO Wijaya Karya menang tender proyek Stadion BMW dengan nilai penawaran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan PT Adhi Karya-PT Hutama Karya-PT Nindya Karya-PT Indah Karya yang memberikan harga penawaran lebih rendah yakni Rp 3.782.969.000.000, atau terpaut Rp 300 miliar.

Berikut 4 hal terkait polemik tender proyek stadion Jakarta:

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung-PT Jaya Konstruksi-PT PP berhasil memenangkan tender proyek Stadion BMW. Untuk diketahui peserta tender pembangunan Stadion BMW hanya diikuti 2 peserta.

Peserta kerja sama operasional (KSO) pertama adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung-PT Jaya Konstruksi-PT PP. Sementara KSO kedua, PT Adhi Karya-PT Hutama Karya-PT Nindya Karya-PT Indah Karya.

Menariknya, KSO Wijaya Karya menang dengan nilai penawaran lebih tinggi dibandingkan dengan KSO Adhi Karya. Dalam dokumen Pengumuman Peringkat Nomor: 006/KU5000/102/VII/2019 tertanggal 8 Agustus 2019 yang diterima merdeka.com, KSO Adhi Karya memberikan harga penawaran Rp 3.782.969.000.000, atau lebih rendah Rp 300 miliar dari KSO Wijaya Karya.

Dalam dokumen tersebut, KSO Wijaya Karya mendapatkan nilai teknis 66,14 persen dan nilai harga 27,78 persen. Sementara KSO Adhi Karya mendapatkan nilai teknis 60,17 persen dan nilai harga 15 persen.

Sementara itu, PT Jakarta Propertindo selaku penyelenggara lelang yang ditunjuk Pemprov DKI menjelaskan alasan kenapa PT Wijaya Karya Bangunan Gedung-PT Jaya Konstruksi-PT PP yang memenangkan tender proyek Stadion BMW.

Direktur Konstruksi JIS Jakpro Iwan Takwin menjelaskan, pihaknya mengutamakan kualitas dalam tender pembangunan Stadion BMW. Sehingga permasalahan harga menjadi penilaian kedua dalam pembangunan stadion terbesar terbesar di Jakarta.

Dia mengungkapkan, KSO Wijaya Karya menang lantaran memiliki desain yang mirip dengan yang diajukan pihaknya. Sehingga, permasalahan penawaran harga menjadi nomor dua.

"Kita itu tender basisnya kualitas. Kualitas spesifik bangunan dengan standar internasional. Jadi kita memulai itu teknis dulu baru harga. Di kategori penilaian teknis itu, kategori item penilaian itu pendekatan desain konstruksi dan teknologi dan time schedule terkait dengan bagaimana dia mempercepat konstruksinya. Setelah itu baru masuk ke harga," jelas Iwan kepada merdeka.com, Senin (9/9).

Kejanggalan pemenang tender proyek Stadion BMW oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung-PT Jaya Konstruksi-PT PP, menarik perhatian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies meminta permasalahan agar tidak diperpanjang, hal ini karena pembangunan Stadion BMW ini ditujukan untuk kepentingan seluruh warga Jakarta.

Menurutnya yang menjadi peserta tender adalah dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya. "Jadi kalau satu adalah milik asing lalu asing dimenangkan yang Indonesia dikalahkan bolehlah kita lihat lebih jauh. Ini sama-sama BUMN justru harusnya saling support semangatnya begitu. Kalau detil prosedur," katanya

Permasalahan selisih nilai tender, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai, seharusnya tidak menjadi masalah. Sebab PT Adhi Karya atau PT Wijaya Karya yang menang, uang untuk pembangunan Stadion BMW tetap akan masuk ke negara.

"Kurang sehat ini masa sesama BUMN saling jegal. Ini adalah anak bangsa mau membangun untuk bangsa lalu jegal menjegal nanti ya bisa menunda kegiatan pembangunan. Kalau yang dimenangkan internasional yang Indonesia dikalahkan lain ini dua-duanya BUMN jadi BUMN berhentilah cakar-cakaran," ujar Anies.

Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Yudhistira Ramadhani mengatakan, pihaknya akan memanggil PT Jakpro untuk mengetahui detail mengenai tender Stadion BMW. Untuk itu, dia menambahkan, Golkar masih menunggu alat kelengkapan dewan selesai dibentuk.

"Kalau sudah terbentuk, Komisi B dan C akan mempertanyakan pemenangan ini. Ya mudah-mudahan ini enggak ada masalah, tidak ada kongkalikong di tender ini," katanya kepada merdeka.com, Senin (9/9).

Pemanggilan ini nantinya akan mendalami mengenai mekanisme proses tender. Mengingat perbedaan nilai tender mencapai Rp 300 miliar, dia menjelaskan, dana tersebut bisa dipergunakan untuk lainnya. "Bedanya besar sekali Rp 300 miliar bisa digunakan yang lain, ini harus pendalaman. Nanti setelah alat kelengkapan dewan selesai kita akan menanyakan itu ke Jakpro," tegas Yudhistira.

Sedangkan, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ima Mahdiah mengatakan akan melibatkan KPK terkait pemenang tender Stadion BMW. Pasalnya terdapat selisih Rp 300 miliar dalam penentuan pemenang tender.

"Jakpro dan Pemprov harus menjelaskan alasan kenapa akhirnya memilih KSO yang lebih mahal. Jika perlu KPK harus turun tangan, karena ini pembangunannya menggunakan uang rakyat," tegas Ima.