Wakil Ketua DPR Minta Kementerian BUMN Kaji Dampak Pengangkatan Ahok

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyarankan Kementerian BUMN untuk mengkaji rencana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi di salah satu perusahaan BUMN. Azis mengatakan, Kementerian BUMN perlu mengkaji dampak dari pengangkatan Ahok.

Kendati, dia bilang penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu kewenangan Kementerian BUMN.

"Itu kan kewenangan kementerian BUMN, silakan kementerian BUMN mengkaji secara filosofinya kemudian secara dampaknya kemanfaatannya dan sebagainya," ujar Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Sebelumnya, kabar Ahok bakal menempati posisi tinggi di perusahaan BUMN muncul setelah bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Ahok diisukan akan menempati posisi komisaris di BUMN energi.

Namun, penunjukan Ahok tersebut bukan tanpa pro kontra. Ahok disorot lantaran statusnya sebagai mantan narapidana. Namun, Azis enggan memberikan komentar karena hal itu menjadi pertimbangan Kementerian BUMN.

Posisi Ahok sebagai kader PDI Perjuangan juga dipertanyakan. Ahok diminta mundur apabila menjadi pimpinan BUMN. Sebab, dianggap BUMN bebas dari partai politik.

Menurut Azis, secara aturan Ahok memang harus mengundurkan diri dari partai politik jika menjabat posisi komisaris atau direksi.

"Kalau sebagai komisaris atau direksi kan harus itu secara aturan," ucapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevry Hanteru Sitorus, mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang akan mengangkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pimpinan salah satu BUMN.

Menurut Deddy, Ahok adalah figur berintegritas yang mampu menempati posisi sebagai bos BUMN. 

Kementerian BUMN memastikan Ahok akan memimpin salah satu BUMN. Keputusan mengenai BUMN yang bakal dipimpin mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan disampaikan dalam waktu dekat. Meski demikian, kabar berembus jika Ahok direkomendasikan menjabat posisi Komisaris PT Pertamina atau PT PLN (Persero).

Menurut Deddy, Ahok lebih tepat menjadi Direksi PLN yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas sejak Sofyan Basir diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ahok dikenal sebagai orang yang tegas, bersih, dan punya kapasitas lebih pas duduk sebagai Direksi PLN daripada duduk sebagai komisaris di Pertamina," kata Deddy, kepada wartawan, Rabu (13/11/2019).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan, Ahok memiliki pengalaman memimpin dan manajerial yang baik untuk mengelola BUMN besar.

Selain itu, Ahok menurutnya juga mampu memahami dan mewujudkan program Presiden Jokowi karena pernah bekerja bersama mengurus Jakarta.

"Ahok pasti mampu mewujudkan program Presiden Jokowi tentang elektrifikasi 100 persen. Seluruh Indonesia teraliri listrik," ungkap Deddy.

Menurutnya, PLN mempunyai permasalahan yang pelik, salah satunya masalah pengadaan dan eksekusi proyek. Menurut Deddy, Ahok mampu menyelesaikan masalah itu.

"PLN butuh sosok yang berani sekaligus mampu memastikan proses berjalan dengan prudent. Persyaratan ini semua terpenuhi oleh Ahok," ujar Deddy yang terpilih dari dapil Kalimantan Utara