DPR Panggil Freeport Bahas Strategi Usai Divestasi dan Pembangunan Smelter

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) pada Rabu ini. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno.

Adapun agenda rapat kali ini akan membahas rencana kerja (raker) PT Freeport lndonesia pascadivestasi serta mengevaluasi progres pembangunan smelter, dan lain-lain.

"Kami ingin mengetahui apa yang akan dilakukan Freeport setelah proses divestasi," jelas Eddy Soeparno di Ruang Komisi VII DPR, Rabu (19/2/2020).

Dalam rapat ini hanya dihadiri oleh 15 anggota dari total anggota komisi VII yang mencapai 51 orang.

Sementara itu, jajaran pimpinan Freeport yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Direktur Utama Tonny Wenas, Wakil Dirut Jenpino Ngabdi, Direktur Pengembangan Masyarakat Claus Wamafma, dan Vice President Hubungan Pemerintah dan Pengembangan Smelter Harry Panca Sakti.

Sebelumnya, Kementerian BUMN menunjuk Claus Wamafma menjadi Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI). Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyatakan, Claus menjadi putra Papua pertama yang turut menjadi bos perusahaan tambang tersebut.

Adapun, penunjukan Claus sebagai direktur dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Freeport Indonesia di Kementerian BUMN pada 7 Februari 2020. Memang, ada kekosongan kursi di tubuh Freeport sejak ditinggalkan oleh sejumlah direksi dan komisaris.

"Claus ini dia putra Papua yang sudah berkarier di Freeport selama 20 tahun," ujar Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, pada Senin 17 Februari 2020. 

Sebelumnya, Claus pernah menjabat sebagai Senior Vice President (SVP) di PT Freeport Indonesia, membawahi CSR (Corporate Social Responsibility), partnership fund serta community development. Menurut Arya, tentunya ini hal yang sangat membanggakan.

"Dia sebelumnya SVP, membawahi CSR, partnership fund dan community development. Dia putra Papua asli, berkarier dari bawah. Ini baru pertama," lanjut Arya.

Lebih lanjut, Arya menyatakan dari 7.096 pegawai di Freeport, 2.890nya ialah orang Papua, atau sekitar 40,7 persen.