Erick Thohir Targetkan Laba BUMN Capai Rp 300 Triliun di 2024

Erick Thohir menargetkan kontribusi BUMN ke pendapatan negara meningkat 50 persen pada tahun 2024 mendatang.

oleh Arthur Gideon diperbarui 20 Feb 2020, 20:10 WIB
Diterbitkan 20 Feb 2020, 20:10 WIB
Erick Thohir Rapat Perdana di DPR
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Rapat tersebut membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negera tahun anggaran 2019 dan 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

 

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan kenaikan laba perusahaan pelat merah lebih dari 50 persen hingga tahun 2024 menjadi Rp 300 triliun dari Rp 180 triliun pada 2018.

"Nilai laba bersih sekitar Rp180 triliun. Kita berharap di 2024 bisa Rp 300 triliun. Kita coba dobel," ujar Erick Thohir dikutip dari Antara, Kamis (20/2/2020). 

Ia mengakui target itu tidak mudah untuk dicapai, namun pihaknya akan berupaya untuk mengejar target meski kondisi sulit.

"Tidak mudah menaikkan profit dengan kondisi ekonomi seperti ini, apalagi di era disrupsi ada model-model bisnis baru dan ada perusahaan yang hilang," ucap Erick Thohir.

Selain itu, lanjut Erick, pihaknya juga menargetkan kontribusi BUMN ke pendapatan negara meningkat 50 persen pada tahun 2024 mendatang.

"Kontribusi kepada negara selain deviden, pajak, yang namanya royalti dan lain-lain yang sekarang Rp 400 triliun, kita coba tingkatkan ke Rp 700 triliun," katanya.

Dalam kesempatan itu, Erick Thohir juga menyampaikan penyerapan Kementerian BUMN pada 2016 hingga 2019 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dengan tingkat penyerapan rata-rata di atas 90 persen.

"Data 10 tahun terakhir, penyerapan Kementerian BUMN di 2016 sampai 2019 sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, rata-rata penyerapan di atas 90 persen. Pada 2019, penyerapan yang tertinggi selama 10 tahun yakni 97 persen," papar Erick Thohir.

Ia mengemukakan penyerapan itu didukung tiga kategori yakni belanja barang sebesar Rp129,81 miliar atau 96,24 persen dari pagu belanja barang sebesar Rp134,88 miliar. Kemudian belanja pegawai mencapai Rp57,73 miliar atau 98,94 persen dari pagu belanja pegawai sebesar Rp58,35 miliar.

Adapun realisasi belanja modal sebesar Rp14,97 miliar atau 99,64 persen dari pagu belanja modal yang sebesar Rp15,02 miliar, terdapat pembelian gedung, relayout ruang kerja pegawai, dan lain-lain.

"Itu yang bisa saya sampaikan mengenai anggaran Kementerian," ujar Erick Thohir.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Erick Thohir akan Tutup 5 Anak Usaha Garuda Indonesia

Erick Thohir Bahas Jiwasraya
Menteri BUMN, Erick Thohir (tengah) mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk skandal di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/1/2020). Erick diundang untuk membahas penyelesaian sengkarut Jiwasraya. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merencanakan untuk melikuidasi atau menutup lima anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk (Persero), salah satunya PT Garuda Tauberes Indonesia.

"Ada lima anak perusahaan Garuda Indonesia yang sebenarnya siap di likuidasi. Hasil rapat direksi dan komisaris dengan kami, mereka (Garuda Indonesia) sudah mengusulkan, karena tidak ada manfaatnya," ujar Erick Thohir, dikutip dari Antara, Kamis (20/2/2020). 

Ia menambahkan Kementerian BUMN sudah mengusulkan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Kementerian BUMN mendapatkan mandat tambahan dalam penggabungan dan melikuidasi BUMN.

"Sedang diusulkan kepada Presiden dan Menteri Keuangan untuk mandat tambahan kita bisa memerger dan melikuidasi," ucapnya.

Ia menambahkan dengan adanya tambahan mandat itu Kementerian BUMN juga akan segera mengambil keputusan ke BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan kapal PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN. "Mungkin bisa merger-kan ke yang lain," kata Erick Thohir.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan pihak meminta Kementerian BUMN untuk berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) dan pedoman perilaku (code of conduct) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di setiap BUMN.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya