Kementerian PUPR Bangun 193 Rumah bagi Korban Kerusuhan Wamena

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan rumah khusus (Rusus) bagi masyarakat korban kerusuhan di Wamena, Papua yang terjadi pada 23 September 2019. Total ada 193 unit rusus yang dibangun bagi masyarakat terdampak.

"Rumah khusus adalah program Kementerian PUPR yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus, seperti nelayan, guru, tenaga medis, TNI/Polri, petugas di daerah perbatasan dan pulau terpencil, dan termasuk pemukiman kembali pengungsi korban bencana alam atau sosial," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono lewat keterangan tertulis, Kamis (5/3/2020).

Adapun pembangunan rumah khusus tersebut dilakukan melalui kerjasama swakelola antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dengan pihak ZENI TNI AD.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang sempat meninjau langsung progres rehabilitasi pasca kerusuhan Wamena, mengapresiasi pembangunan kembali sejumlah infrastruktur yang rusak, termasuk rekonstruksi rumah warga.

"Pembangunan rumah khusus sebanyak 193 unit yang dibantu ZENI TNI AD ini terbilang cepat," ujar Bambang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebanyak 193 Unit Rusus tipe 36 yang dibangun tersebut berada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan tersebar di seluruh distrik. Dari total pembangunan rusus yang sudah dilaksanakan sejak Desember 2019, sebanyak 20 unit sudah selesai dibangun dengan unit yang sudah dihuni sebanyak 10 rumah. Sedangkan 173 rumah akan dilakukan pada tahap kedua.

Nilai kontrak untuk pembangunan 20 unit rumah khusus mencapai Rp 12,69 miliar. Pelaksanaan pembangunan dilakukan selama dua bulan dengan lokasi yang tersebar di lima wilayah, yakni sebanyak 6 unit di Distrik Wouman, 6 unit di Distrik Pikhe, 1 unit di Jalan Thamrin Kota Wamena, 1 unit di Jalan Hom Hom Kota Wamena, dan 3 unit di Kota Wamena.

Selanjutnya pada tahap kedua, sebanyak 173 rumah ditarget akan rampung seluruhnya sekitar Juni 2020. Pembangunan rusus didasarkan atas pengajuan dari warga yang ingin rumahnya dibangun, dan memastikan rumah tersebut akan dihuni kembali.