Wakil Ketua MPR Berharap Pengusaha UMKM Bisa Segera Akses Bantuan Pemerintah

Pelaku UMKM meminta pembebasan pajak PPH final sampai 0 persen dalam setahun dan dibukakan akses perizinan BPOM terkait izin edar.

oleh Arthur Gideon diperbarui 04 Mei 2020, 20:33 WIB
Diterbitkan 04 Mei 2020, 19:20 WIB
Perlambatan Kredit UMKM
Perajin memperlihatkan sepasang sandal yang selesai dibuat di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Pengamat menilai perlambatan pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpotensi tidak akan berlanjut pada tahun ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong puluhan ribu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa mengakses sejumlah bantuan pemerintah.

Hal itu terungkap saat Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu menerima audiensi secara online Presiden Komunitas Tangan Di Atas (TDA), Donny Kris Puriyono beserta 45 pengurus daerah TDA lainnya, Senin (4/5/2020). "Nanti akan saya hubungkan dengan Menkop dan UKM untuk menyelesaikan masalah ini," kata Lestari.

Sejumlah permasalahan diungkap para pengurus TDA, seperti diutarakan Donny Kris Puriyono. "Lebih dari 90 persen anggota kami terkena dampak kebijakan penanggulangan Covid-19. Omzet sudah tidak ada karena daya beli masyarakat turun," ungkap Donny.

Komunitas TDA merupakan organisasi yang membina lebih dari 23.000 UMKM di tanah air. Puluhan ribu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), jelas Donny, kehilangan permintaan sepanjang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Pembebasan Pajak

Perlambatan Kredit UMKM
Seorang perajin menyelesaikan pembuatan sepatu di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Pengamat menilai perlambatan pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpotensi tidak akan berlanjut pada tahun ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sejumlah permintaan bantuan untuk UMKM juga diajukan oleh Direktur Kebijakan Publik TDA, Rudi Sahputra. Antara lain pembebasan pajak PPH final sampai 0 persen dalam setahun, pembukaan akses perizinan BPOM terkait izin edar, akses pinjaman lunak hingga bantuan akses pasar seluas-luasnya.

Menjawab permintaan itu itu Rerie berharap Kementerian Koperasi dan UKM bisa membantu UMKM terdampak agar tetap bisa berjualan.

Legislator Partai NasDem itu berharap para pengusaha UMKM itu dapat diselamatkan dari kehancuran, karena di masa lalu kelompok UMKM ini bisa diandalkan sebagai bagian dari penggerak perekonomian nasional.

"Jangan pernah patah semangat untuk teman-teman UMKM. Pandemi ini mengajarkan untuk kita menata diri. Mencari model bisnis baru. Mencari solusi-solusi terbaik untuk karyawan, usaha dan bangsa kita. Terus berjuang," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya