Menteri Teten: Belanja Pemerintah Rp 735 T Bisa Diserap UMKM Lokal

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki kembali menyebutkan jika anggaran belanja pemerintah senilai Rp 735 triliun bisa dibelanjakan untuk menyerap produk UMKM lokal.

"Belanja pemerintah, lembaga dan BUMN tahun ini ada Rp 735 triliun yang bisa dibelanjakan produk UMKM," kata Teten dalam webinar UMKM Gearing-Up Into New Normal bertajuk Solusi Pembiayaan, Pemasaran dan Digitalisasi, Kamis (25/6/2020).

Jika anggaran belanja pemerintah mengalir ke UMKM, maka ekonomi pengusaha skala ini akan kembali menggeliat pasca terdampak pandemi.

Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan LKPP agar produk UMKM masuk dalam e-katalog. Lalu nantinya akan ada laman khusus bagi UMKM untuk memasarkan produknya kepada pemerintah lewat kementerian, lembaga dan BUMN.

Kementerian Koperasi dan UKM bersama LKPP juga tengah melakukan pelatihan kepada kementerian dan lembaga untuk menyusun paket pengadaan.

Termasuk juga kepada pelaku UMKM untuk mengetahui cara pengadaan barang di kantor pemerintah. Sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan permintaan barang bagi pelaku UMKM, pemerintah juga membuat kampanye tagar Bangga Buatan Indonesia. Kampanye ajakan kepada masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk Indonesia.

Teten menilai ini harus gencar dilakukan sebab pasarnya mencapai 250 juta orang. Setara dengan jumlah penduduk yang ada di Eropa.

"Sehingga kalau ada kesetiakawanan dari kita buat belanja produk UMKM itu juga akan menambah demand UMKM," ungkap Teten.

Dia menambahkan, sebelum pandemi corona, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh belanja pemerintah. Tak hanya itu konsumsi masyarakat juga menopang pertumbuhan ekonomi sampai 60 persen.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Bank Indonesia menilai, pengaruh era digital terhadap UMKM mengalami peningkatan. Berbagai inovasi bermunculan dan meningkatkan transaksi di platform digital.

"Kami lihat di sini ada peningkatan digital luar bisa, inovasi ini meningkatkan transaksi di e-commerce," kata Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Budi Hanoto dalam webinar UMKM Gearing-Up Into New Normal bertajuk Solusi Pembiayaan, Pemasaran dan Digitalisasi, Kamis (25/6/2020).

Budi mengatakan, Bank Indonesia sebagai otoritas pembayaran menilai pembayaran digital mengalami peningkatan. Hanya saja memang, terjadi kesenjangan antara pelaku UMKM yang telah terhubung dan belum terhubung dengan platform digital. Hal ini terjadi akibat infrastruktur digital yang berbeda.

"Memang ada gape, kondisi ini beda karena infrastruktur juga beda," kata dia.

Untuk itu, Budi menilai hal ini tidak terlepas dari pentingnya inklusi keuangan digital. Sebab inklusi keuangan digital akan menimbulkan literasi yang biasa ada di pemberdayaan keuangan.

Namun, Bank Indonesia menilai masih banyak pelaku UMKM yang gagap digital. Sehingga menjadikan pemberdayaan ekonomi tidak merata. Namun, dia melihat perusahaan pembiayaan, UMKM dan perbankan sudah mengarah pada tujuan yang sama.

"Kami dari Bank Indonesia melihat konektivitas antara fintech, UMKM dan perbankan untuk mengarah ke open banking, makanya infrastruktur harus bagus,"kata Budi.