Dongkrak Ekonomi, Menko Airlangga Sebut Anggaran Rp 1.700 T Harus Habis di Tahun Ini

Pemerintah sudah menganggarkan Rp 2.700 triliun belanja tahun ini termasuk untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

oleh Liputan6.com diperbarui 12 Agu 2020, 15:00 WIB
Diterbitkan 12 Agu 2020, 15:00 WIB
Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, DPR, dan DPD
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan paparan dalam acara Dialog Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Dialog membahas capaian kinerja DPR, MPR, dan DPD periode 2014-2019. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sudah menganggarkan Rp2.700 triliun belanja tahun ini termasuk untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hingga Juli lalu, pemerintah sudah menghabiskan Rp1.000 triliun, sementara sisanya Rp1.700 triliun akan dihabiskan di Kuartal III dan IV untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah sudah membelanjakan dari Rp 2.700 triliun anggaran yang sudah disiapkan termasuk anggaran PEN. Sampai Juli kemarin sudah membelanjakan Rp1000 triliun sehingga dalam kuartal III dan kuartal IV itu kita diharapkan bisa membelanjakan Rp1.700 triliun di mana, Rp700 di kuartal III dan Rp1.000 triliun ada di kuartal IV," ujarnya saat memberi paparan dalam pembukaan Rakornas Apindo, Rabu (12/8).

Presiden Jokowi, kata Menko Airlangga, mendorong para menteri-menterinya untuk bergerak cepat memacu belanja agar pertumbuhan ekonomi bisa memasuki zona positif.

"Bapak Presiden mendorong belanja disetiap kementerian dipacu. Karena kalau ini dipacu kita harapkan bisa masuk ke jalur positif," jelasnya.

Dia melanjutkan, pada kuartal lalu beberapa sektor pendorong pertumbuhan ekonomi berada pada zona negatif baik konsumsi Rumah Tangga, belanja pemerintah serta penurunan ekspor impor.

Hanya beberapa sektor yang tumbuh positif yaitu sektor komunikasi, utilitas air, jasa kesehatan, pertanian yang didorong oleh sawit kemudian jasa pendidikan dan keuangan.

Sementara itu, sektor yang paling terdampak adalah akomodasi, transportasi dan makanan serta minuman. Untuk itu, pemerintah tengah mengkaji kebijakan untuk mendorong pergerakan ekonomi di tiga sektor tersebut.

"Memang yang paling terdampak itu akomodasi, transportasi dan makanan minuman. Akomodasi, transportasi dan makanan minuman ini lah yang mendorong pemerintah bagaimana membuat kebijakan. Ini perlu dibahas stimulan mendorong sektor ini. Bisa ada skema yang dibahas baik itu untuk perhotelan maupun restoran," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

 

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bansos Dipastikan Tersalur 100 Persen di Akhir 2020

FOTO: Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Siap Disalurkan
Paket bansos terlihat di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin (BGS) menyatakan optimisme bisa menuntaskan sejumlah program bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19 hingga akhir 2020.

Keyakinan itu dilontarkannya lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap menekan pemerintah untuk mempercepat penyaluran program bansos tersebut. Itu dimaksudkan agar ekonomi nasional bisa segera pulih pada kuartal ketiga tahun ini.

"Pak presiden selalu berikan arahan secepat mungkin kita salurkan anggaran pemulihan ekonomi nasional agar secepat mungkin kita bisa gerakkan ekonomi nasional. Sehingga di kuartal III ini diharapkan ada percepatan dari perputaran ekonomi kita," kata BGS dalam sesi teleconference, Jumat (7/8/2020).

Saat ini, ia menyebutkan, pemerintah lebih fokus terhadap 4 program bansos yang punya dampak lebih besar kepada masyarakat. Pertama yakni program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga paling miskin atau sekitar 40 juta orang.

Dari Rp 37,4 triliun pagu anggaran yang dikeluarkan, bansos PKH hingga Agustus 2020 telah tersalurkan Rp 27 triliun, atau sekitar 72 persen.

"Berdasarkan pengamatan kami, karena program ini sudah berjalan lama, para pelaksana sudah tahu menjalankan seperti apa, penerima juga jelas, sifatnya tunai ke rakyat. Sehingga kami tidak melihat ada masalah apapun sampai akhir tahun kita bisa memenuhi mencapai pagu anggaran yang Rp 37,4 triliun," ungkap BGS.

Selanjutnya yakni program kartu sembako. Dengan pagu anggaran Rp 43,6 triliun, program tersebut hingga bulan ini telah terserap Rp 26 triliun atau hampir 60 persen. Adapun program kartu sembako targetnya diberikan untuk 20 juta keluarga termiskin atau sekitar 80 juta orang.

"Karena memang kembali lagi program ini sudah berjalan cukup lama, mekanismenya sudah jelas, dan kami cukup yakin bahwa sampai akhir tahun pagu anggaran ini bisa diserap semua," ucapnya.

Bansos Tunai

FOTO: Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Siap Disalurkan
Pekerja memindahkan paket bansos di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Program ketiga adalah bansos tunai dan non-tunai khusus untuk daerah yang terkena Covid-19. Pagu anggarannya Rp 39,2 triliun, dan saat ini penyalurannya sudah Rp 19 triliun atau 49 persen. Target penerimanya yakni 10,9 juta keluarga termiskin, atau sekitar 40 juta rakyat di seluruh Indonesia.

"Sekali lagi karena program ini menggunakan mekanisme yang sudah ada, bekerja sama dengan Kemensos, kami cukup yakin sampai akhir tahun kita bisa menyerap seluruh pagu anggaran yang ada," ujar BGS.

Sebuah pengecualian diberikan kepada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang menyasar 8 juta keluarga. Sebab, penyerapannya kini masih di bawah target, sekitar 27 persen (Rp 9 triliun) dari total pagu anggaran Rp 31,8 triliun.

"Tapi kami kembali lagi, kami memonitor bukan hanya yang penyerapannya baik, tapi juga penyerapan masih belum sesuai target itu yang sedang kami kejar," tegas BGS. 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya