Kenaikan Harga Materai Tak Berdampak Besar ke Penerimaan Negara

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mematangkan rencana kenaikan harga materai menjadi Rp 10.000. Dengan adanya harga baru ini maka pecahan materai Rp 6.000 dan Rp 3.000 tidak berlaku lagi.

Kementerian Keuangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahkan telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan RUU Bea Meterai. Kesepakatan tersebut diambil dalam keputusan rapat antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Komisi XI DPR RI.

Terkait rencana ini, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai tidak ada urgensi untuk menaikkan harga materai di tengah kondisi pandemi saat ini.

“Tidak ada urgensi untuk menaikkan biaya materai, karena melihat volume transaksi dunia usaha pun mengalami penurunan tajam sepanjang tahun 2020 akibat pandemi,” ujar Bhima kepada Liputan6.com, Rabu (26/8/2020).

Dengan demikian, Bhima menyebutkan dampaknya ke penerimaan negara-pun tak akan signifikan. “Otomatis dampak ke penerimaan negara juga tidak signifikan,” sambung dia.

Bahkan, ia menilai rencana naiknya harga materai ini akan memicu sentimen negatif dari pelaku pasar. Terutama untuk UMKM.

“Justru kenaikan bea materai di tengah situasi resesi akan memunculkan persepsi negatif dari pelaku usaha khususnya sektor UMKM. Sudah tidak signifikan nanti malah buat kegaduhan,” tandasnya.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan kepada DPR atas perubahan bea materai menjadi satu harga yaitu Rp 10.000 per lembar. Saat ini, bea materai terbagi dua harga yaitu Rp 3.000 dan Rp 6.000 per lembar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dalam UU yang ditetapkan sejak tahun 1985 tarif bea meterai sebesar Rp 500 dan Rp 1.000 dengan maksimal peningkatan tarifnya sebatas 6 kali lipat dari tarif awal. Namun menurutnya, hal tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

Kemudian, dalam perjalanannya, di tahun 2000 tarif bea materai dimaksimalkan menjadi Rp 3.000 dan Rp 6.000. Tarif tersebut tidak pernah naik lagi sebab terbentur aturan UU yang sudah melebihi batas maksimal 6 kali lipat.

"Kami mengusulkan di dalam RUU ini penyederhanaan tarif bea meterai hanya menjadi satu tarif saja yang tetap yaitu menjadi Rp 10.000," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI pada 3 Agustus 2019 lalu.

Perkembangan dari usulan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan RUU Bea Materai. Kesepakatan tersebut diambil dalam keputusan rapat antara Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Komisi XI DPR RI.

Ketua Komisi XI, Dito Ganinduto menyampaikan, berkaitan dengan selesainya masa sidang maka pembahasan RUU Bea Materai akan ditindaklanjuti ke dalam Panja. Nantinya, Panja akan dilanjutkan atau dijadwalkan pada Senin dan Selasa pekan depan.

"Sudah kita sepakat untuk sampaikan ke ketua umum untuk di geser dari kom 11 untuk itu mohon persetujuan kita membentuk panja RUU tentang Bea Materai," kata Dito usai rapat bersama dengan pemerintah di Ruang Komisi XI DPR RI, Senin (24/8) kemarin.