9,4 Juta UMKM Sudah Go Digital, Menteri Teten Optimis Capai Target di Akhir 2020

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan hingga kini data pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah go digital berjumlah 9,4 juta.

"Artinya target 10 juta UMKM akan tercapai di tahun 2020," kata Teten di Kab Simalungun Sumatera Utara, Kamis (27/8/2020).

Lantaran di tengah pandemi terbukti transaksi online meningkat. Meskipun angka pelaku UMKM baru 13 persen dari total 63 juta pelaku UMKM yang telah masuk ke dalam ekosistem digital. Kendati begitu, berdasarkan data Kominfo, per 31 Juli 2020, tercapai penambahan 1.415.602 unit UMKM.

Menurutnya dalam hal digitalisasi UMKM, pihaknya juga sudah membangun ekosistem digital dari hulu ke hilir untuk sektor pangan, rencana kolaborasi dengan platform tanihub, sayurbox, ekosis, modal rakyat, serta KUKM HUB di beberapa marketplace, diawali oleh blibli.com.

“Juga Afirmasi pembiayaan LPDB-KUMKM khusus untuk koperasi, dimana LPDB-KUMKM mulai tahun ini dan kedepan, dikhususkan 100 persen untuk pembiayaan koperasi dengan skema pembiayaan yang lebih mudah,” ujarnya.

Tambah Teten,  terkait program PEN untuk Koperasi melalui LPDB dengan alokasi tambahan Rp1 Triliun yang hingga saat ini telah disalurkan sebesar Rp 613,4 Milyar (61,34 persen), kepada 46 mitra LPDB baik konvensional maupun syariah.

Begitupun dalam hal pelatihan daring dan pendampingan, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Edukukm.id, sekitar 102.672 masyarakat sudah mengakses dan mengikuti kelas daring. Lalu, Seri Webinar Sparc campus. Kelas daring dan komunitas UMKM diikuti dengan tindak lanjut berupa kolaborasi/kerja sama.

Ada juga Kakak Asuh UMKM kerjasama dengan platform Lazada dan Bolu.id, serta Pendampingan oleh 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di 33 Provinsi, 341 Kab/kota dan 354 pendamping PLUT-KUMKM selindo.

Teten berharap melalui Pelatihan ini Koperasi dan UMKM dapat menjadi lebih unggul dan berdaya saing dalam pengembangan usahanya serta memberikan solusi bagi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran. 

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Program Bantuan Presiden sebesar Rp 2,4 juta bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah dicairkan. Adapun pencairan program tersebut melalui dua bank milik negara, yakni BRI dan BNI.

"Pencairan 1 juta targetnya dimulai Agustus ini terutama yang databasenya sudah ada di bank Himbara, BRI dan BNI," kata dia di ruang rapat Komis XI DPR RI, Jakarta, Senin (24/8/2020).

BACA JUGA

Ikuti Jejak DKI Jakarta, 5 Daerah Ini Ajukan Pinjaman ke Pemerintah Pusat Bendahara Negara ini merincikan, pencairan dilakukan bantuan untuk UMKM melalui BNI, sebanyak 316.472 penerima dengan nilai Rp 759,5 miliar. Sedangkan melalui BRI sebanyak 683.528 penerima dengan nilai Rp 1,64 triliun.

"Tahap awal dari 9,1 juta target sasaran, 1,2 juta segera dicairkan dan proses data collecting terus dilakukan sampai hari ini oleh Kementerian Koperasi dan UKM," ungkapnya.

Adapun kriteria penerimanya merupakan pelaku UMKMatau nasabah yang tidak memiliki kredit di perbankan ataupun lembaga keuangan lainya.

Kemudian, memiliki usaha mikro-ultra mikro, nasabah perbankan atau lembaga keuangan dengan simpanan di bawah Rp 2 juta rupiah serta nasabah yang memiliki KTP dan NIK.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 123,47 triliun untuk stimulus UMKM dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Stimulus ekonomi tersebut disalurkan pemerintah melalui bank dan lembaga keuangan.

Penyaluran stimulus ini bisa didapat masyarakat melalui bank konvensional maupun syariah.

"Pemerintah memberikan pinjaman lewat bank atau lembaga keuangan baik yang konvensional maupun syariah," kata Sri Mulyani dalam diskusi bertajuk Recovery Of Indonesia Economy In The Post Covis-19: The Role Of Islamic Economics di akun Youtube IAEI TV, Jakarta, pada Kamis 20 Agustus 2020.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menganggarkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp 694 triliun. Sektor kesehatan yang memiliki anggaran Rp 87, 55 triliun, namun baru merealisasikan 7 persen.

Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terealisasi 6,5 persen dari anggaran Rp 106,11 triliun. Sektor Insentif Usaha terealisasi 13 persen dari anggaran Rp 120,61 triliun.

Kemudian Sektor UMKM terealisasi 25 persen dari anggaran Rp 123,46 triliun. Sektor Perlindungan Sosial terealisasi 38 persen dari anggaran Rp 203,9 triliun. Sementara sektor pembiayaan korporasi dari anggaran Rp 53,57 triliun belum terealisasi sama sekali.

Selain itu, baru-baru ini pemerintah kembali memberikan stimulus kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai. Kali ini pemerintah menyuntikan dana kepada pekerja yang memiliki gaji kurang dari Rp 500 ribu.

"Pemerintah sekarang memberikan insentif untuk pekerja yang memiliki gaji dibawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani.

Rencananya pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) ini selama 4 bulan. Program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di September 2020 ini.

Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.