Sri Mulyani Klaim Kualitas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Meningkat

Liputan6.com, Jakarta - Kualitas laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Opini WTP dari LKKL yang sebelumnya pada tahun 2018 sebanyak 81 dan sekarang menjadi 84 untuk tahun anggaran 2019," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Pembukaan Rakernas Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020, di Jakarta, Selasa (21/9/2020).

Pencapaian yang meningkat juga terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada tahun 2019. Di mana LKPD yang memperoleh opini WTP dari BPK adalah sebanyak 486 atau setara dengan 89,7 persen dari 542 LKPD.

Adapun pemerintahan daerah yang mendapatkan opini WTP ini terdiri dari 34 pemerintah provinsi, 87 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten.Sehingga, apabila diabndingkan 2018 keberhasilan pemda yang mendapatkan opini WTP atas LKPD-nya meningkat sebesar 7,9 persen.

"Saya sangat menghargai dengan semakin meningkatnya jumlah Kementerian lembaga serta Pemerintah Daerah yang mendapatkankan opini tertinggi dari BPK yaitu opini wajar tanpa pengecualian," kata Sri Mulyani.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Bendahara Negara itu berharap capaian-capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sehingga tata kelola di semua kementerian dan lembaga maupun di pemerintah daerah tidak hanya dalam mengelola barang milik negara dan mengelola keuangan negara saja, namun dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab pemerintahan juga perlu ditingkatkan.

Sri Mulyani pun meminta kepada kementerian negara lembaga dan pemerintahan daerah yang saat ini belum mendapatkan opini WTP untuk melakukan langkah-langkah yang efektif dan bisa terukur di dalam menyelesaikan temuan-temuan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

"Ditindaklanjuti secara bersungguh-sungguh dan komprehensif sehingga pengelolaan keuangan negara di masing-masing Kementerian lembaga serta pemerintah daerah dapat memperoleh opini WTP pada tahun 2020 ini," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com